Bimbingan Teknis Percepatan Penetapan Status BMN STPN

Yogyakarta – Semangat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional lebih diarahkan ke arah penertiban pengelolaan BMN dan percepatan penetapan status BMN STPN dalam rangka menjalankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang millik negara harus memenuhi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan kepastian nilai. Hal ini disampaikan oleh Ketua STPN Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. dalam pembukaan Bimbingan Teknis Percepatan Penetapan Status BMN di lingkungan STPN pada Tanggal 25 dan 26 Mei 2016 di kampus STPN. Percepatan Penetapan Status BMN di STPN dilakukan dalam rangka tertib administrasi dan dalam rangka mendukung akreditasi lembaga dan program studi yang saat ini tengah dilakukan.

Bimbingan Teknis Percepatan Penetapan Status BMN dihadiri narasumber dari KPKNL Yogyakarta, Ibu Marya Mujayani. Pengelolaan BMN STPN agar lebih diprioritaskan ke proses penetapan status BMN agar kegiatan pengelolaan BMN yang lain dapat dilakukan, hal ini diungkapkan oleh Ibu Marya Mujayani dalam diskusinya.

Dengan bimbingan teknis ini diharapkan ada persamaan persepsi dalam melaksanakan amanat PP 27 Tahun 2014 dalam pengelolaan BMN di lingkungan STPN. Kegiatan bimbingan teknis ini baru bisa menjangkau pengelola barang di lingkungan STPN, untuk itu Ketua STPN berharap para pengelola barang bisa meneruskan hasil yang didapat dari bimbingan teknis ini kepada penanggung jawab ruangan dan pengguna barang secara internal di lingkungan STPN.

Leave a Reply