DISKUSI BUKU TERBITAN STPN PRESS 2018 “Regulasi Pertanahan dan Reforma Agraria”

Senin tanggal 3 Desember 2018, STPN Press Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional kembali mengundang Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. dan Dr. Laksmi Adriani Savitri, M.Si. untuk melakukan launching buku dan bedah buku hasil terbitan STPN Press. Bedah buku ini dihadiri oleh praktisi agraria dan akademisi dari UNDIP, SANATA DHARMA, UGM, UIN dan sivitas akademika STPN. Di tahun ini lima buku yang telah diterbitkan meliputi:
 
1. Perspektif Agraria Kritis, Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris Karya M. Shohibuddin.
2. Agrarian Chronicles Indonesia : Expanding Periods, Sector and Actors Karya Ahmad Nashih Luthfi dkk.
3. Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria Karya Profesor Maria SW Sumardjono.
4. Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat Karya Julius Sembiring.
 
Tanah Bagi Rakyat Laki-laki dan Perempuan di Indonesia, merupakan 15 naskah terbaik lomba essay nasional terkait pertanahan.
 
Pada kesempatan ini Prof. Nurhasan Ismail membahas dua buku yakni Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria dan Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat. Beliau menyampaikan bahwa kedua buku tersebut patut diapresiasi karena sampai saat ini pengakuan terhadap Hak Ulayat belum diimplementasikan di semua Pemerintah Daerah (belum dapat diwujudkan secara penuh). Pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat masih bersifat setengah hati karena ketidakberanian pemerintah. Ada satu tren kebijakan yang ada mengakui hak ulayat tetapi belum utuh jadi seolah-olah tidak ada makna apakah masyarakat yang diberi tersebut masyarakat hukum adat atau bukan, sehingga hal ini menggiring pada dampak:
 
Ketidakpastian mana yang disebut masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya. Ada kerancuan dalam penggunaan istilah hak ulayat dan masyarakat hukum adat. Akibat lebih lanjutnya ada orang/kelompok yang menuntut, membangun konflik baik dengan pemerintah maupun investor.
Keadilan agraria ini belum dapat diwujudkan karena adanya kesenjangan penguasaan dan pemanfaatan SDA. Ketidakadilan agraria ini dapat dicermati dari kesenjangan sosial dan konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan para investor, ketidaksamaan akses atas tanah antar pedagang dengan pedagang formal di perkotaan, serta semakin luasnya tanah untuk tanaman komersil dibandingkan dengan tanaman pangan. Konflik agraria diangap sebagai cermin terjadinya ketidakadilan agraria ini dapat ditarik fungsi positif yang kurang dirasa oleh pemikir agraria. Maksud dari fungsi posistif adanya konflik agraria ini adalah agar pelaku agraria mau menelaah akar permasalahan agraria.
 
Sementara pada sesi lainnya Dr. Laksmi Adriani Savitri, M.Si. membahas buku Perspektif Agraria Kritis, Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris dan Agrarian Chronicles Indonesia: Expanding Periods, Sector and Actors. Kedua buku ini ditulis dengan paradigma ekonomi politik dengan menggunakan pendekatan kebijakan dari studi agraria, secara perspektif agraria kritis dan historis. Dikaitkan dengan tren ekonomi politik yang berkembang saat ini adalah neoliberal developmentalisme serta kontrol militer dan depolitisasi pedesaan maka akan diprediksi sistem ini menguat dalam pembangunan infrastruktur
 
Permodalan melalui market place digital bisa menjadi solusi ideal. Menjadi salah satu potensi dimana persoalan permodalan tidak lagi ke bank. Misalnya di Indonesia ada delapan startup pertanian. Tapi yang mendapat omset miliaran bukan petaninya. Konsepsi reforma agraria dengan digital ekonomi meleset dari yang dibayangkan. Proses moratorium dijalankan akan tetapi konflik horisontal justru meluas. Di sisi lain kita harus menghadapi satu agenda global tentang revolusi industri 4.0. Negara harus melakukan investasi ke SDM. Banyak profesi yang hilang seperti petani dan buruh. Yang harus disediakan kompetensi pendidikan yang betul-betul berbasil skill atau akademik. Negara harus menyediakan skenario yang melandasi masyarakat yang tergusur.
 
Ada dua skenario yang dapat menjadi solusi yakni skema Indonesia tanpa Reformasi Agraria (RA) atau dengan RA. Dengan RA dapat mengurangi jumlah konflik akan tetapi angka ketimpangan tetap melesat. Hal ini dapat ditanggulangi dengan landasan tenurial yang kuat.

Leave a Reply