Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria STPN 2015

(STPN) LiBBRA: Saatnya Negara Hadir Menyelesaikan Persoalan Tanah di Kawasan Hutan

Pada tanggal 3 Juni 2015, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan Diskusi nasional lewat forum tahunannya, Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LiBBRA) dengan mengangkat tema “Penyelesaian Permasalahan Sengketa dan Konflik Hak Atas Tanah di Kawasan Hutan dan Perkebunan”. Dalam diskusi yang dihadiri oleh ratusan pengunjung dari berbagai kalangan dan wilayah diantaranya hadir dari Kehutanan, Kementerian Agraria, dan para penggiat agraria termasuk juga NGO, peneliti, dan akademisi kampus menghadirkan 6 narasumber. Pembicara kunci hadir Dirjen Penataan Agraria Ir. Dody Imron Cholid, M.S, kemudian juga hadir Bupati Muaro Jambi Burhanuddin Mahir, S.H, Kakan Muaro Jambi Beni Hermawan, M.Si, Direktur Epistema Institute Myrna Safitri, Ph.D (salah satu inisiator “Peraturan Bersama”), Prof. Nurhasan Ismail pakar Agraria UGM, dan Supardy Marbun, M.Hum, Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Kementeian Agraria. Diskusi diadakan dalam dua sesi, pagi dan siang. Sesi pagi mendiskusikan penyelesaian persoalan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya di wilayah hutan (kajian Peraturan Bersama empat Menteri), sementara siangnya mendiskusikan bagaimana menyelesaikan persolan/konflik tanah di wilayah perkebunan.

Dirjen Penataan Agraria dalam paparannya menceritakan asbabun nuzul munculnya peraturan bersama sebagai konsekuensi Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012. Inisiator Perber ini (Peraturan Bersama No. 79 TAHUN 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17 PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan) langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah melakukan kajian secara mendalam sehingga lahir keputusan bersama empat menteri yang hari ini dimungkinkan pendaftaran tanah di kawasan hutan. Menurutnya, sudah saatnya negara hadir untuk masyarakat dengan membantu langsung masyarakat adat dan masyaakat sekitar hutan. ada lebih kurang 12 juta hektar tanah yang saat ini berpeluang untuk didaftarkan menjadi hak milik dengan berbagai skema yang itu bisa membantu masyarakat untuk mensejahterakan. Negara hadir dalam konteks ini adalah dengan memberikan peluang sekaligus ruang bagi mereka yang selama ini hidup dan bermukin di kawasan hutan namun tidak bisa melakukan akses lebih jauh atas tanah yang dikuasai, karena tanah mereka masuk dalam “kawasan hutan”. Ketika berkeliling ke banyak daerah, ia melihat sendiri bagaimana kawasan yang disebut hutan itu sudah puluhan tahun berubah menjadi kawasan mukim atau tempat tinggal, bahkan sudah ratusan tahun berdiri rumah ibadah, perkampungan, kantor pemerintah, dan aktivitas sosial lainnya. Realitas ini sulit diterima dengan akal sehat ketika mereka tidak bisa melakukan akses lebih jauh atas lahannya karena kawasan yang menjadi lahan tinggal tersebut masuk kawasan hutan. untuk itulah, negara harus hadir membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut puluhan tahun tersebut.

Senada dengan Dirjen Penataan Agraria, pengalaman Bupati Muaro Jambi juga terjadi hal yang sama akibat belumnya dilepaskan sebuah kawasan menyulitkan pemda untuk membantu masyarakat dan membangun infrastruktur. Berbagai upaya dilakukan dengan melakukan lobi dan koordinasi dengan DPRD, Pemerintah Pusat, DPR Pusat, namun selalu mentok tak mendapatkan jawaban. Kondisi itu menjadikan pemda kesulitan untuk membangun infrastruktur terutama jalan untuk akses masyarakat di daerah. Namun, terbitnya Peraturan bersama yang mampu menerobos aturan itu direspon dengan cepat dan serius. Dan Muaro Jambi adalah satu-satunya kabupaten yang terdepan dalam memanfaatkan peluang itu agar mampu menjawab keresahan sekaligus tuntutan masyarakat yang ada selama ini. Dari sekitar 600 ribu hektar lahan yang ditengarai masuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Jambi, 20 persennya ada di Muaro Jambi. Kesempatan itu juga yang dimanfaatkan oleh Pak Bupati ketika muncul Peraturan Bersama dengan segera membentuk tim untuk melakukan penyelesaian persoalan tanah di kawasan hutan, diawali dengan mengeluarkan SK tim IP4T, agar pemda segera bisa melakukan tindakan-tindankan konkrit untuk masyarakat. Hal yang sama juga digambarkan oleh Beni Hermawan, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muaro Jambi. Dengan berkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari Pemda membuat upaya pembentukan tim IP4T lebih mudah dan bisa diwujudkan secara cepat. Apalagi dari sisi data dan dukungan pendanaan dari Pemda Muaro Jambi memudahkan kegiatan tersebut.

Sesi pagi ditutup dengan tampilnya Myrna Safitri yang banyak terlibat dalam melahirkan Perber di atas. Kondisi yang melahirkan Perber diakui sebagai respon atas keputusan MK No. 35/PUU-X/2012. Salah satu poin penting dalam keputusan MK disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, menurut putusan MK, hutan adat masuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara sebagaimana selama ini dipraktikkan oleh Kementerian Kehutanan. Keputusan MK ini menegaskan bahwa masyarakat adat adalah penyandang hak sekaligus subjek hukum atas hutan adat yang dikuasai, atau bahkan kepemilikan perseorangan. Lahirnya Perber harus dimaknai sebagai berkah, karena terobosan hukum yang bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan penegasan hak. Oleh akrena itu, perber harus dibaca sebagai diskresi dan kemudahan bagi negara untuk melakukan tindakan hukum tanpa melanggar hukum. Tentu saja perber tidak melanggar UU 41/1999, justru Perber membantu aparat pemerintah untuk dengan cepat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat dari kesalahan tafsir atas UU sebelumnya yang mengatur tanah di wilayah hutan.

Leave a Reply