RAPAT DEWAN PENYANTUN “ REVITALISASI PERAN STPN DALAM MENDUKUNG AKSELERASI REFORMASI KELEMBAGAAN DAN PENCAPAIAN TARGET PROGRAM STRATEGIS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN”

Kamis 20 Desember 2018 bertempat di aula STPN Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan Rapat Dewan Penyantun “ Revitalisasi Peran Stpn Dalam Mendukung Akselerasi Reforma Kelembagaan Dan Pencapaian Target Program Strategis Kementerian Agrarian Dan Tata Ruang/Bpn”. Acara ini dihadiri oleh Ketua STPN, Sekjen ATR/BPN, Dirjen Tata Ruang ATR/BPN, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan ATR/BPN, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan ATR/BPN, Dirjen Penataan Agraria ATR/BPN, Dirjen Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah ATR/BPN, Dirjen Pengadaan Tanah ATR/BPN, Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah ATR/BPN, Irjen KATR/BPN, Ka Biro Hukum dan Humas ATR/BPN, Ka Biro Perencanaan dan Kerjasama ATR/BPN, Ka Biro Organisasi dan Kepegawaian ATR/BPN, Kapusdiklat KATR/BPN, Kakanwil BPN Prov. DKI Jakarta, Kakanwil BPN Prov DI Yogyakarta, Kakanwil BPN Prov Jawa Timur, Kakanwil BPN Prov Bali, Kakanwil BPN Prov Sumatera Utara, Kakanwil BPN Prov Maluku Utara, Kakanwil BPN Prov Banten, Kakanwil BPN Prov Maluku.

Rapat Dewan Penyantun ini menghasilkan sebuah kesimpulan STPN perlu membuat daftar prioritas. 6 jilid ini harus dapat dibawa kemana. Penajaman kurikulum seperti manajemen pertanahan hukumnya hanya sedikit, lalu perpetaan bidang tanahnya seperti apa, dan untuk tata ruang tidak mungkin praktis. Seharusnya tidak boleh ada pengurangan konsep. Kajian harus menunjang kurikulum. BPN malah lari ke universitas, harusnya ke STPN ( center of excellent ). STPN harusnya merebut pangsa pasar itu atau berkomitmen dengan universitas yang lain untuk bersinergi.

Penawaran STPN harusnya mampu bersinergi menuju revolusi industry 4.0, PPAT tidak dibutuhkan lagi karena setiap masyarakat sudah mempunyai harga pasar yang link dengan semua lini termasuk pajak. Bintek sebanyak dalam buku 6 bersifat internal. Jadi lebih difokuskan, apa yang dibutuhkan oleh Pemda? Sehingga perlu “ need accesment “ oleh Pemda. SDM STPN ini cukup belum. Konsep kuat tetapi tidak dinamis ini akan menjadikan kemunduran akademik. Doktornya harus ditambah sehingga “feasibilities”-nya harus ditinjau lagi. 3 sisi ( Proyeksi, Kualifikasi dan Kebutuhan) inilah yang dibutuhkan oleh Kementrian ATR/BPN.

Apakah sudah terkomunikasi STPN dengan ATR/BPN mengenai kebutuhan sdm? Lontaran dari ketua STPN ini dapat dibuat dialog.

Untuk itu, perlu dikirimkan masing-masing orang dikirimkan ke masing-masing dirjen sehingga 3 bulan lagi dapat dibuat rapat lagi untuk ikatan dinas seperti apa, dan kerjasama dengan Pemda seperti apa. STPN itu harus nguplek tapi tidak mendalam, sehingga perlu dibuat suatu kajian oleh puslitbang mengenai tingkat kepuasan customer terhadap ASN terbitan STPN. Selebihnya dewan penyantun mendukung hal tersebut,sehingga perlu ada pembicaraan lebih lanjut terlebih dahulu dengan Prof Maria. Rapat akan dilaksanakan lagi pada Maret 2019.

 

 

Leave a Reply