Bincang PTSL STPN bersama Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat “Kemudahan Pelaksanaan Pendaftaraan Tanah Sistemastis Lengkap Untuk Mewujudkan Percepatan Pendaftaraan Tanah di Indonesia”

Yogyakarta, Jumat- 23/12/2022“Masyarakat belum memahami dimana pentingnya pendaftaran tanah ini, kami mohon masukkan apa yang bisa kami berikan ke masyarakat Padang. Harapan kami mendapatkan ilmu baru berupa masukkan mengenai bincang PTSL, kita mulai dengan partisipasi masyarakat memperoleh kajian dari STPN.”- Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Sumatra Barat Isman Yandri, S.T., M.M.

Berangkat dari permasalahan diatas, STPN membuka diri dengan menerima kunjungan Tim Kanwil BPN Sumatra Barat untuk melakukan diskusi dan audiensi. Bertindak mewakili Pusat Studi STPN, Aristiono Nugroho, A.Ptnh., M.Si memberikan materi “Kemudahan Pelaksanaan Pendaftaraan Tanah Sistemastis Lengkap  Untuk Mewujudkan Percepatan Pendaftaraan Tanah di Indonesia” yang mencakup pendekatan sosiologi, point besar yang dibahas yaitu Kemudahan, Tahapan, dan Kendala PTSL di Lapangan, dan Memahami Partisipasi Masyarakat.

Acara dibuka dengan pemaparan capaian PTSL sampai dengan Desember 2022. Selanjutnya bahasan masuk ke inti acara yaitu kendala pelaksanaan PTSL secara umum meliputi:

  • Rendahnya antusiasme masyarakat.
  • Pemilik tidak bersedia tanahnya disertipikatkan, karena khawatir dengan beban pajak yang akan ditanggungnya.
  • Pemilik tidak diketahui, tidak jelas, atau tidak berada di tempat.
  • Biaya pra-PTSL yang dipungut oleh pemerintah desa/kelurahan dianggap tidak transparan, sehingga berpeluang disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan PTSL, seperti:

  • Menerapkan PTSL Partisipatif yang identik dengan PTSL PM (Pemberdayaan Masyarakat), melalui peningkatan partisipasi masyarakat pada beberapa tahapan PTSL. Dari 13 tahapan dalam pelaksanaan PTSL, ada 5 tahapan yang dapat ditingkatkan partisipasi masyarakatnya, yaitu:
  • Penetapan Lokasi, yaitu menetapkan lokasi berdasarkan ketersediaan peta bidang tanah yang dibuat oleh masyarakat secara partisipatif yang akan digunakan sebagai peta kerja oleh kantor pertanahan.
  • Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis.
  • Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.
  • Penyerahan Hasil Kegiatan.
  • Mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, agar berkenan mengurangi atau membebaskan beban pajak dalam pendaftaran tanah pertama kali, karena peluang penarikan pajak justru terbuka luas pasca sertipikasi hak atas tanah. Saat ini baru 111 kabupaten/kota di 25 provinsi, yang bersedia membebaskan/meringankan BPHTB.
  • Melibatkan perangkat desa, seperti: kepala desa, kepala dusun, kepala rukun warga, kepala rukun tetangga, dan tokoh setempat dalam mengatasi ketidak-jelasan pemilik tanah dan pemilik tanah yang tidak berada di tempat.
  • Mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan agar transparan dalam penarikan biaya pra-PTSL.

Biaya pra-PTSL perlu dimuat dalam Berita Acara kesepakatan peserta PTSL dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, atau Peraturan Desa/Kelurahan.

Leave a Reply