Focus Group Discussion: Optimalisasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi dalam Rangka Mewujudkan Surveyor Berlisensi yang Profesional

Dalam rangka optimalisasi implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi guna Mewujudkan Surveyor Berlisensi yang Profesional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) pada hari Kamis, 18 November 2021 bertempat di Aula STPN.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yaitu Ir. R. Agus Wahyudi K., M.Eng.Sc. (Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN) dan Loedi Ratriato, S.T. (Ketua Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia/MASKI), serta seorang penanggap adalah Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.(Ketua STPN) yang  dipandu oleh Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si. Peserta FGD kali ini adalah civitas akademika STPN dan perwakilan asisten surveyor kadastral (ASK) dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan dari BPN Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mengawali dengan permohonan maaf kepada semua hadirin dan narasumber, Ketua STPN dalam sambutannya menyatakan bahwa FGD ini adalah ide dan permintaan saya, sehingga mungkin merepotkan banyak pihak harus datang memenuhi undangan FGD ini. Mengapa saya melontarkan ide ini, karena beberapa hari yang lalu saya memperoleh tamu tidak diundang dari beberapa ASK (alumni Prodi DI PPK STPN dari Provinsi Jawa Tengah) yang menanyakan beberapa hal tentang implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 ini. Mengingat Ketua STPN tidak terlibat baik dalam penyusunannya maupun pada beberapa acara sosialisasi sebelumnya, maka cara terbaik untuk menjawab pertanyaan mereka adalah dengan mengundang Direktur PPDP Kementerian ATR/BPN dan Ketau MASKI ke STPN untuk berdiskusi. Karenanya atas perkenan beliau berdua, FGD ini terlaksana dengan semangat bahwa STPN harus turut bersama-sama dengan kedua pihak dimaksud untuk mensukseskan implementasi Permen dimaksud.

Dalam sambutannya Ketua STPN menyampaikan bahwa ada pengaturan yang sangat penting dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 ini yaitu pertama, bahwa dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme, Surveyor Berlisensi wajib membentuk atau bergabung dengan KJSB (Pasal 7). Kedua, pada Pasal 35 huruf a dinyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Surveyor Berlisensi wajib bergabung dalam KJSB dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini”. Dinilai sangat penting karena para surveyor masih belum dapat dengan jelas dan tuntas dalam menagkap pesan dari pasal 7 dan Pasal 35 tersebut. Walaupun pesan dari Pasal 7 Permen ATR/Ka. BPN ini sudah jelas yaitu dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme, namun ada beberapa pertanyaan yang berkecamuk di benak para Surveyor Berlisensi (SB) yang terdiri dari Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK). Pertanyaan ini meliputi (a) kalau memang pada awal tahun 2022 sudah harus bergabung ke KJSB, bagaimana caranya untuk bergabung ke dalam wadah KJSB, (b) bagaimana status atau hubungan kerja mereka dalam KJSB, (c) Bagaimana Hak dan Kewajiban mereka dalam KJSB, (d) Apakah mereka masih dapat mengerjakan pekerjaan swakelola dari Kantor Pertanahan secara langsung atau tidak melalui KJSB atau sebaliknya dalam mengerjakan tugas dari Kantor Pertanahan harus melalui dan atas nama KJSB, (e) bagaimana jika KJSB dimana mereka bergabung tidak profesional sehingga tidak mendapatkan pekerjaan dan berdampak mereka menganggur, (f) dll.

Ketua STPN selanjutnya menegaskan bahwa Pertanyaan-pertanyaan dari para ASK tersebut sangat dapat dipahami dan dimaklumi serta  perlu mendapatkan jawaban dan pencerahan secara langsung dari para pihak yang berkompeten. Diriektur PPDPR Kementerian ATR/BPN berkompeten dalam menjelaskan materi Permen dan Ketua MASKI berkompeten dalam menjelaskan perihal kaitan antara para SK dan ASK dengan KJSB. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak dapat mendorong optimalisasi kesuskesan implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 dimaksud.

Banyak hal yang dapat dicatat dari FGD ini namun beberapa hal esensial tentang jawaban dari pertanyaan dari para ASK telah dapat diperoleh. Tidak kalah pentingnya ada penegasan-penegasan yang sangat mendasar dan diperlukan dari Ketua STPN sebagai penanggap yang sangat mendasar dan diperlukan dalam FGD ini. Jawaban dimasud adalah (a) Dalam tanggapannya Ketua STPN mendorong kepada Ketua MASKI untuk segera melakukan inventarisasi KJSB baik jumlah maupun kualitasnya di masing-masing wilayah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta mengupayakan agar dapat sesegera mungkin disusun mekanisme bagaimana cara para SK dan ASK  untuk bergabung ke dalam wadah KJSB, (b) Para SK dan ASK dapat berstatus sebagai Pimpinan dan/atau anggota KJSB sebagai keluarga dengan pola  hubungan kerja sebagai mitra kerja antar mereka dalam KJSB, (c) Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban mereka dalam KJSB Ketua STPN dalam tanggapannya menekankan agar MASKI dapat segera merusmukan hal tersebut, (d) Direktur PPDPR menjelaskan bahwa mereka para SK dan/atau ASK masih dapat mengerjakan pekerjaan swakelola dari Kantor Pertanahan secara langsung dan/atau atas nama KJSB, (e) Ketua MASKI berjanji ke depan KJSB akan diatur sedemikain rupa dan dilakukan pembinaan sehingga semuanya bekerja secara profesional  dan layak sebagai wadah bergabung dan bernaungnya para surveyor berlisensi, guna menghasilkan produk yang dapat diandalkan.

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan menekankan  bahwa surveyor BPN tidak hanya bekerja pada  aspek teknis, namun juga aspek yuridis dan administrasi. Jika tidak diperhatikan salah satu dari ketiga aspek tersebut (teknis, hukum, dan administrasi) akan produk yang cacat hukum karena output yang dihasilkan SK dan ASK merupakan produk hukum. Hal ini  juga menjadi alasan mengapa SK dan ASK harus profesional, disiplin, bertanggung-jawab dan berintegritas. Untuk dapat menjadikan mereka memiliki karakter tersebut, maka mereka harus dimonitor, dievaluasi, dan dibina dalam wadah KJSB.

Ketua MASKI juga berpendapat bahwa terbitnya Permen No. 9 Tahun 2021 ini merupakan sebuah lonjakan kemajuan kebijakan yang mengatur tentang surveyor,  yang memberikan peluang maju dan berkembang kepada para surveyor berlisensi dengan rumah KJSB dimana surveyor dapat memperoleh pekerjaan survey pemetaan kadastral langsung dari Kementerian ATR/BPN dan/atau pekerjaan yang berasal di luar BPN. Implementasi Pasal 7 Permen 9/2021 sebenarnya dimaksudkan agar para surveyor berlisensi segera bernaung dalam rumah  KJSB agar lebih profesional dalam bekerja mengingat melalui rumah inilah mereka akan selalu dapat dimonitor, dievaluasi, didisiplinkan, serta melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan kemampuan mereka dapat terus ditingkatkan. Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. sebagai penanggap juga berpesan agar segera membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi agar kualifikasi surveyor berlisensi hanya diberikan kepada para surveyor yang profesional dengan harapan mereka dapat bekerja secara profesional pula.

 

 

Leave a Reply