Focus Group Discussion Pembahasan Kegiatan Akreditasi Terbaru Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Kamis, 4 Maret 2021 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pembahasan Kegiatan Akreditasi Terbaru Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Keg iatan ini dihadiri oleh Ketua STPN, Pejabat Fungsional STPN, Bapak/Ibu Dosen dan para undangan Akreditasi. Dalam kegiatan FGD ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. rer, nat Nuryono, M.S. Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam hal ini Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. memberikan sambutan dalam sambutannya Ketua STPN memohon kepada Prof. Dr. rer, nat Nuryono, M.S. “untuk memberikan paparan terkait apa saja yang perlu disiapkan untuk persiapan Akreditasi perguruan tinggi dengan Instrumen Akreditasi Program Studi versi (IAPS)  4.0”.

Kegiatan ini merupakan upaya STPN untuk memberikan dorongan dan inisiasi bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan melalui akreditasi. Prof. Dr. rer, nat Nuryono, M.S memberikan paparan materi terkait dengan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) versi 4.0 kepada para peserta fgd. Dalam diskusi ini para peserta bukan hanya mendapatkan materi terkait intrumen akreditasi lama dan instrument akreditasi baru, para peserta fgd juga bisa langsung melakukan tanya jawab.

Implikasi dari IAPS 4.0  dapat didapatkan bahwa :

       Peran UPPS dan prodi, termasuk relasi antara keduanya, didefinisikan dengan jelas dan tegas dalam instrumen akreditasi baru

       Penetapan unit yang menjadi UPPS menjadi sangat krusial, terutama pada perguruan tinggi dengan struktur yang besar/gemuk

       Struktur hirarki dari institusi perguruan tinggi à UPPS à prodi terlihat jelas dalam instrumen akreditasi baru.

Kesimpulan dari kegiatan fgd ini yang disampaikan oleh narasumber adalah Tidak hanya UPPS dan prodi yang terlibat langsung, tetapi peran serta dalam bentuk langkah-langkah penyelarasan mungkin juga perlu dilakukan pada level perguruan tinggi (universitas, institut, atau sekolah tinggi). Bisa jadi penyelarasannya bersifat cukup mendasar (misalkan: mengubah struktur organisasi dan tupoksi).

Leave a Reply