Koordinasi Self Audit HPL Transmigrasi

Yogyakarta – 18/01/2023 Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan Kunjungan ke Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam rangka koordinasi/konsultasi self audit. Kegiatan kunjungan ini menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 81/PKT.00.02/I/2023, bertempat di Ruang Rapat  Ketua STPN. Hadir dalam kegiatan koordinasi self audit Ketua STPN,  Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum, Pejabat Fungsional STPN dan Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi , Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi beserta jajarannya.

Dalam sambutannya  Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. menyampaikan point-point  mulai dari Problematika dimana didalamnya terdapat Varian status trans, Varian Hubungan Hukum (penguasaan pemilikan), Regulasi Kebijakan, Problem Solving dan Action Plan.

Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Dr. Bambang Widiatmoko menyampaikan paparan diskusi terkait  “Tindak Lanjut Penanganan HPL Transmigrasi “dalam tindak lanjut tersebut terdapat beberapa hal : Hak Pengelola, Pemanfaatan HPL Transmigrasi, Pelepasan HPL Transmigrasi, Berlakunya Hak Pengelolaan, Data HPL Transmigrasi, Daftar Sertpikat HPL, Pemanfaatan/Penguasaan HPL, Sebaran HPL Transmigrasi, Permasalahan HPL Transmigrasi serta Upaya Tindak Lanjut”

Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Drs. Nirwan Ahmad Helmi, MM menyampaikan upaya tindak lanjut “Inventarisasi Dokumen: Melakukan Inventarisasi Terhadap Dokumen HPL Yang Ada di Ditjen PPKTrans, Koordinasi/Konsultasi, Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Dengan Instansi Terkait di Pusat dan Daerah (ATR/BPN, Kemendagri, Pemprov dan Pemkab), Klarifikasi Dokumen: Melakukan Klarifikasi Dokumen HPL (Riwayat, Status, Pemanfaatan/Penggunaan), Digitasi Data Spasial: Melakukan Digitasi Terhadap Peta Bidang HPL, Lokasi Transmigrasi dan Peta Ijin di dalam HPL (Untuk HPL yang didukung data spasial), Rapat Pembahasan: Melakukan Rapat Pembahasan di Internal Kemendesa PDTT sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan (klarifikasi lapang, penerbitan, dan rekomendasi)”.

Hasil Koodinasi Self Audit ini dapat disimpulkan perlu adanya inventarisasi tentang apa saja yang diperlukan dari 2 (dua) Direktorat.

Leave a Reply