Studi Kasus Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah di Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka meningkatkan kemampuan menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan bagi Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  (STPN), Laboratarium Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Pertanahan STPN yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium dimaksud, Yohanes Supama, SH, M.Hum. didampingi oleh tim dosen Haryo Budhiawan SH, M.Si. dan Sarjita SH, M.Hum. sekaligus selaku Kepala Pusat Studi Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan STPN, telah melaksanakan kegiatan Studi Kasus Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah (DPPT).  Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 bertempat di Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri para narasumber yaitu Prasetyo, ST., MBA .(Direktur Perencanaan  Strategis dan Kinerja Perusahaan P.T. Pelabuhan Indonesia/Pelindo), Drs. Atong Leo Widagda, M.H . (Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kanwil ATR/BPN Jawa Timur), Arya Ismana  S.Sos., S.H. M.Si. (Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil ATR/BPN Jawa Timur). Kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring, diikuti oleh pejabat Kantor Wilayah  ATR/BPN setempat, P.T. Pelindo, secara luring, sedangkan para sivitas akademika beberapa Perguruan Tinggi dan Pejabat Kanwil serta Kantor Pertanahan dari beberapa Provinsi secara daring. Taruna dan taruni STPN juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut secara luring dan daring.

Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.—dalam sambutannya—menekankan, “Pada era ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur di seluruh wilayah NKRI. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan sarana serta prasarana kepentingan umum lainnya, senantiasa memerlukan pengadaan tanah sebelum pembangunan dilaksanakan. Salah satu faktor yang sangat menentukan kelancaran dan berhasilnya kegiatan pengadaan tanah adalah tersedianya DPPT yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini UU No. 2/2012, UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 19/2019, dan Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 19/2021. Pada kesempatan ini STPN bekerja sama dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur melaksanakan Webinar untuk membekali para taruna dengan mendalami permasalahan yang terkait dengan Penyusunan DPPT. Melalui kegiatan ini para taruna mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh narasumber dari PT Pelindo dan aparat Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur yang secara riil berpengalamam dalam menangani kasus-kasus Pengadaan Tanah di daerah tempat kerjanya. Di samping memberikan manfaat kepada para taruna, kegiatan ini juga bermanfaat bagi semua jajaran Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam penyusunan DPPT. Instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum akan banyak memerlukan kerja sama dengan jajaran BPN, karena DPPT itu harus dituangkan dalam bentuk data tekstual dan data spasial yang terkait dengan data-data yang ada di BPN. Kepada semua peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dan aktif berdiskusi tentang problematika penyusunan DPPT ini, sehingga memberikan manfaat yang terbaik dan menjadi bekal dalam pelayanan kepada instansi-instansi yang memerlukan bantuan dalam penyusunan DPPT”.

Sambutan kedua diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Ribut Hari Cahyono, S.H., M.Hum., yang mewakili Kakanwil, karena ada kegiatan  dengan Sekjen Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Pak Ribut, demikian beliau biasa dipanggil, berterima kasih  kepada para Dosen STPN dan kepada bapak Prasetyo dari Pelindo yang sudah hadir. Kegiatan ini sangatlah bermanfaat sekali terutama untuk taruna STPN. Kegiatan pengadaaan tanah itu sangat multi dimensi, sangat banyak problem, oleh karena itu kita dari BPN harus berperan aktif mulai dari merumuskan perencanaan, penetapan lokasi, dan  sosialisasi. Kita (BPN) harus berperan aktif, karena dalam pelaksanaannya yang banyak berperan itu kita. Permasalahan pengadaaan tanah timbul, karena kita tidak dilibatkan, karena kita tidak mengetahui tanah-tanah yang dibebaskan itu mana saja, sehingga pada saat kita melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dihadapkan pada kasus adanya tanah kas desa, adanya tanah negara. Dengan kegiatan webinar ini semoga masalah-masalah yang telah kita ketahui ini  dapat terselesaikan, pungkas Ribut. 

Moderator Antoniuns Imbiri, S.H., M.T., memandu jalannya kegiatan webinar. Narasumber  membicarakan tentang DPPT pasal 6 PP 19 tahun 2021 dengan 11 item yang di dalamnya.  DPPT ini merupakan suatu terobosan baru yang menjadi perhatian bersama dalam hal mitigasi risiko seperti yang kita alami di lapangan, sehingga perlu upaya pemerintah menangani persoalan-persoalan itu.

Narasumber pertama, Prasetyo, S.T., MBA, menyampaikan paparan materi dengan tema “Proses Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)”.  Fokus Bisnis dari layanan PT Pelindo yaitu: 

  • Layanan Peti Kemas;
  • Layanan Non Peti Kemas;
  • Logistik dan Hinterland;
  • Marine dan Equipment.

Pengadaaan Tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti  kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tujuan dari pengadaaan tanah adalah untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Narasumber kedua, Drs. Atong Leo Widagda, M.H, menyampaikan paparan materi tentang DPPT. Dengan menelusur DPPT secara betul dan sesuai yang diarahkan oleh peraturan, kita akan memahami dan mengetahui risiko yang terjadi. Adapaun tahapannya sebagai berikut:

  • Perencanaan (DPPT);
  • Persiapan (Penetapan Lokasi);
  • Pelaksanaan (Pelepasan Hak);
  • Penyerahan Hasil (Berita Acara Penyerahan hasil).

Permasalahan perencanaan pengadaan tanah, dokumen perencanaan yang tidak didukung oleh data dan anggaran yang akurat akan menimbulkan terjadi revisi, penambahan anggaran, dan memperpanjang waktu penyelesaian pengadaaan tanah.

Setelah semua narasumber selesai menyampaikan materi kemudian dilanjutkan dengan forum tanya jawab.

Leave a Reply