Studi Kasus Pertanahan: Membedah Tindak Pidana Pertanahan dan Mafia Tanah

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam hal ini Laboratorim Sengketa Konflik dan Perkara menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Studi Kasus Pertanahan: Membedah Tindak Pidana Pertanahan dan Mafia Tanah” pada hari Kamis, 25 November 2021. Kegiatan webinar dibuka dengan kata sambutan oleh Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. selaku Ketua STPN. Dalam sambutanya Ketua STPN menyampaikan bahwa acara ini sangat penting dalam memperkaya pengetahuan dan wawasan taruna khususnya dan para aparat Kementerian ATR/BPN serta para peserta lainnya termasuk dari para akademisi dan praktisi tentang mafia tanah dan upaya pemberantasannya. Dengan pengetahuan dan wawasan tersebut Senthot Sudirman menghimbau kepada semua peserta untuk bersama-sama memerangi para mafia tanah melalui wewenang dan tugas masing-masing.

Dalam kegiatan webinar ini STPN menghadirkan tiga narasumber yaitu Brigjend Polisi Daniel Adityajaya, S.H., SIK., M.Si. selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN sebagai penyampai materi “Kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan”, Kusman, S.H., M.A., beliau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyampaikan materi “Penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan sebelum adanya Proses Pidana”, dan Dr. Yustinus Bowo Dwinugroho, S.H., M.H. dari Badan Reserse Kriminal/Bareskrim Kepolisian Negara RI sebagai pemateri “Tindak Pidana Umum dan Mafia Tanah di Bidang Pertanahan”. Acara dipandu oleh Andhiendya Pramitha Putri Fatchurrahman dan Sekar Aulia Wijayanti pembawa acara yang merupakan taruna STPN. Berindak sebagai moderator adalah Nur Rahmanto, S.H., M.Eng. yang merupakan dosen STPN.

Brigjend Polisi Daniel Adityajaya, S.H., SIK., M.Si. menyampaikan kasus pertanahan memberikan dampak pada status dan fungsi tanah, yaitu tanah menjadi tidak produktif, tanah tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, berkurangnya pemasukan Kas Negara bersumber dari pajak, dan sebagai dampak social dari hal tersebut adalah kepemilikan tanah tidak jelas sehingga terjadi okupasi oleh masyarakat secara liar. Semua sepakat bahwa mafia tanah harus di berantas, menyikapi hal ini sejak tahun 2017 Kementerian ATR/BPN memulai kerjasama dengan POLRI, kemudian dikeluarkan pedoman kerja ATR/BPN dengan POLRI, lalu dikeluarkan SKB Dirjen VII dan Kabnaskim tentang Penunjukan Tim Terpadu. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 menjadi dasar kewenangan dalam penanganan konflik dan sengketa pertanahan. Strategi pencegahan kasus pertanahan yaitu dengan memetakan potensi kasus berdasarkan tipologi kasus dan melakukan kajian ilmiah/akadems dan maupun kajian praktis mengenai peyebab kasus serta strategi penyelesaiannya, melakukan pemetaan prioritas pencegahan kasus pertanahan berdasarkan trend tertinggi, menguatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi, akademisi dan stakeholder terkait, dan mengoptimalkan sistem informasi elektronik untuk pencegahan SKP Pertanahan. Tahapan penanganan, dimulai dari pengaduan, selanjutnya kasus dikaji selama 15 hari, setelah itu dilakukan gelar kasus awal, penelitian yang meneliti data data dan keterangan, setelah itu dilakukan ekspos hasil, kemudiaan rapat koordinasi dan diikuti gelar kasus akhir disini bisa dinyatakan kasus selesai dan dilakukan penyelesaian kasus selama 40 hari kerja.

Kusman, S.H., M.A. menyampaiakan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar kewenangan Sumber-sumber wewenang dalam UUAP (Undang Undang Adminstrasi Pemerintahan) antara lain:

1. Atribusi: sebelumnya kewenangan tersebut tidak ada, kemudian kewenangan diberikan melalui UUD atau UU.
2. Delegasi: dalam UU sudah ada, kemudian dapat didelegasikan dari delegan kepada delatis dan kewenangan tersebut beralih kepada penerima delegasi.
3. Mandat: dalam UU sudah ada, dapat dimandatkan namun tanggung jawab dan tugas tetap pada pemberi mandat.

Dr. Yustinus Bowo Dwinugroho, S.H., M.H. menyampaikan beberapa kasus mafia tanah yang terbongkar melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil Kementerian Atr/BPN. Mafia tanah merupakan praktek persekutuan jahat yang tumbuh subur karena rendahnya pengawasan publik dan minimnya penegakan hukum. Modus mafia tanah diantaranya melakukan konspirasi instansi yang menerbitkan surat bukti hak, merekayasa perkara, dan berpura-pura melakukan transaksi jual-beli. Dasar hukum sebagi acuan tindak pidanapertanahan dan tentang mafia tanah adalah

1. Pasal 242 KUHP tentang Sumpah palsu di pengadilan
2. Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Perkarangan Tanpa Izin yang Berhak
3. Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat
4. Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan akta autentik
5. Pasal 266 KUHP tentang Memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik
6. Pasal 385 KUHP tentang Penggelapan hak atas tanah barang-barang bergerak/penyerobotan tanah

Para Narasumber menyampaikan materi secara daring sedangkan para taruna dan taruni semester V kelas ABC dan D sebanyak 186 orang mengikuti secara bersama-sama di Pendopo. Peserta dari webinar juga mengikuti secara daring dengan participants dari Perguruan Tinggi dan peserta lainnya dari para praktisi di seluruh nusantara.sebanyak 431.

Leave a Reply