Studi Kasus Pertanahan: Membedah Tindak Pidana Pertanahan dan Mafia Tanah

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam hal ini Laboratorim Sengketa Konflik dan Perkara menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Studi Kasus Pertanahan: Membedah Tindak Pidana Pertanahan dan Mafia Tanah” pada hari Kamis, 25 November 2021. Kegiatan webinar dibuka dengan kata sambutan oleh Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. selaku Ketua STPN. Dalam sambutanya Ketua STPN menyampaikan bahwa acara ini sangat penting dalam memperkaya pengetahuan dan wawasan taruna khususnya dan para aparat Kementerian ATR/BPN serta para peserta lainnya termasuk dari para akademisi dan praktisi tentang mafia tanah dan upaya pemberantasannya. Dengan pengetahuan dan wawasan tersebut Senthot Sudirman menghimbau kepada semua peserta untuk bersama-sama memerangi para mafia tanah melalui wewenang dan tugas masing-masing.

Dalam kegiatan webinar ini STPN menghadirkan tiga narasumber yaitu Brigjend Polisi Daniel Adityajaya, S.H., SIK., M.Si. selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN sebagai penyampai materi “Kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan”, Kusman, S.H., M.A., beliau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyampaikan materi “Penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan sebelum adanya Proses Pidana”, dan Dr. Yustinus Bowo Dwinugroho, S.H., M.H. dari Badan Reserse Kriminal/Bareskrim Kepolisian Negara RI sebagai pemateri “Tindak Pidana Umum dan Mafia Tanah di Bidang Pertanahan”. Acara dipandu oleh Andhiendya Pramitha Putri Fatchurrahman dan Sekar Aulia Wijayanti pembawa acara yang merupakan taruna STPN. Berindak sebagai moderator adalah Nur Rahmanto, S.H., M.Eng. yang merupakan dosen STPN.

Brigjend Polisi Daniel Adityajaya, S.H., SIK., M.Si. menyampaikan kasus pertanahan memberikan dampak pada status dan fungsi tanah, yaitu tanah menjadi tidak produktif, tanah tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, berkurangnya pemasukan Kas Negara bersumber dari pajak, dan sebagai dampak social dari hal tersebut adalah kepemilikan tanah tidak jelas sehingga terjadi okupasi oleh masyarakat secara liar. Semua sepakat bahwa mafia tanah harus di berantas, menyikapi hal ini sejak tahun 2017 Kementerian ATR/BPN memulai kerjasama dengan POLRI, kemudian dikeluarkan pedoman kerja ATR/BPN dengan POLRI, lalu dikeluarkan SKB Dirjen VII dan Kabnaskim tentang Penunjukan Tim Terpadu. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 menjadi dasar kewenangan dalam penanganan konflik dan sengketa pertanahan. Strategi pencegahan kasus pertanahan yaitu dengan memetakan potensi kasus berdasarkan tipologi kasus dan melakukan kajian ilmiah/akadems dan maupun kajian praktis mengenai peyebab kasus serta strategi penyelesaiannya, melakukan pemetaan prioritas pencegahan kasus pertanahan berdasarkan trend tertinggi, menguatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi, akademisi dan stakeholder terkait, dan mengoptimalkan sistem informasi elektronik untuk pencegahan SKP Pertanahan. Tahapan penanganan, dimulai dari pengaduan, selanjutnya kasus dikaji selama 15 hari, setelah itu dilakukan gelar kasus awal, penelitian yang meneliti data data dan keterangan, setelah itu dilakukan ekspos hasil, kemudiaan rapat koordinasi dan diikuti gelar kasus akhir disini bisa dinyatakan kasus selesai dan dilakukan penyelesaian kasus selama 40 hari kerja.

Kusman, S.H., M.A. menyampaiakan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar kewenangan Sumber-sumber wewenang dalam UUAP (Undang Undang Adminstrasi Pemerintahan) antara lain: 1. Atribusi: sebelumnya kewenangan tersebut tidak ada, kemudian kewenangan diberikan melalui UUD atau UU. 2. Delegasi: dalam UU sudah ada, kemudian dapat didelegasikan dari delegan kepada delatis dan kewenangan tersebut beralih kepada penerima delegasi. 3. Mandat: dalam UU sudah ada, dapat dimandatkan namun tanggung jawab dan tugas tetap pada pemberi mandat. Dr. Yustinus Bowo Dwinugroho, S.H., M.H. menyampaikan beberapa kasus mafia tanah yang terbongkar melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil Kementerian Atr/BPN. Mafia tanah merupakan praktek persekutuan jahat yang tumbuh subur karena rendahnya pengawasan publik dan minimnya penegakan hukum. Modus mafia tanah diantaranya melakukan konspirasi instansi yang menerbitkan surat bukti hak, merekayasa perkara, dan berpura-pura melakukan transaksi jual-beli. Dasar hukum sebagi acuan tindak pidanapertanahan dan tentang mafia tanah adalah 1. Pasal 242 KUHP tentang Sumpah palsu di pengadilan 2. Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Perkarangan Tanpa Izin yang Berhak 3. Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat 4. Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan akta autentik 5. Pasal 266 KUHP tentang Memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik 6. Pasal 385 KUHP tentang Penggelapan hak atas tanah barang-barang bergerak/penyerobotan tanah

Para Narasumber menyampaikan materi secara daring sedangkan para taruna dan taruni semester V kelas ABC dan D sebanyak 186 orang mengikuti secara bersama-sama di Pendopo. Peserta dari webinar juga mengikuti secara daring dengan participants dari Perguruan Tinggi dan peserta lainnya dari para praktisi di seluruh nusantara.sebanyak 431.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengusahaan Batam, Kantah Kota Batam, dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Yogyakarta 26 November 2021, Dalam rangka restrukturisasi manajemen aset untuk mendukung kinerja perseroan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) menggandeng Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Kantor Pertanahan Kota Batam, dan para pengelola aset untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, pemetakan, hingga penyelesaian permasalahan aset yang di kelola BP Batam.

Langkah awal yang dilakukan ketiga pihak adalah membuatan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Percepatan Validasi Data dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Menuju Tertib Administrasi Pertanahan dan Terwujudnya Batam Kota Lengkap dalam Rangka Mengakselerasi Investasi melalui Skema Tri Dharma Perguruan Tinggi. PKS ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Ilham Eka Hartawan, S.E., Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, Drs. Makmur A. Siboro, M.Eng. Sc., serta Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. di Indoluxe Hotel Yogyakarta.

Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Ilham Eka Hartawan, SE dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah Kavling Siap Bangun di wilayah penguasaan BP Batam merupakan suatu keharusan. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, dan validasi data spasial dan tekstual pada ±71.000 (tujuh puluh satu ribu) dokumen kavling harus terselesaikan pada akhir 2022.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, Drs. Makmur A. Siboro, M.Eng.Sc, menyampaikan mimpi setiap kantor pertanahan adalah menjadi wilayah lengkap sehingga perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Wujud dari PKS ini adalah adanya sharing data yang memerlukan integrasi data agar dapat bekerja simultan, efisien, dan efektif. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan Kantah Kota Batam dapat melayani masyarakat luas khususnya investor dalam hal legalitas. Legalitas diperlukan sebagai jaminan kualitas yang baik sehingga ke depannya tidak terdapat gugatan. Validasai data spasial dan data tekstual yurudis serta integrasinya merupakan prasyarat dalam mebangun basis data dalam rangka mewujudkan layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Batam khususnya dan di seluruh Kementerian ATR/BPN pada umumnya.

Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. menyampaikan bahwa semangat yang dikobarkan STPN dalam kegiatan ini adalah menambah ajang belajar bagi para taruna dan kajian riset bagi dosen STPN. Pendekatan yang digunakan STPN adalah menggunakan informasi awal dari hasil pra survei di BP Batam dan Kantah Kota Batam, sehingga diidentifikasi beberapa jenis pekerjaan yang dituangkan dalam PKS. Dengan mengandeng SDM yang ada di STPN diharapkan dapat mendukung restrukturisasi manajemen aset BP Batam yang tersebar sekaligus sebagai kesempatan ajang belajar para taruna di STPN. Ketua STPN menyambut dengan baik dan mengapresiasi BP Batam yang telah memberikan kesempatan para taruna untuk berkarya di BP Batam. Senthot Sudirman juga menyampaikan bahwa setelah ditandatanganinya PKS oleh tiga pihak ini dilanjutkan dengan gerak cepat menyusun action plan kegiatan serta sekala prioritasnya mengingat target waktu penyelesaiannya sangat pendek dengan beban pekerjaan yang sangat besar. Berdasarkan ragam pekerjaan rumah yang ada di BP Batam dan Kantah Kota Batam ini lah akan segera disusun TOR kerja untuk kegiatan pengabdian adik adik melalui skema Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar(MBKM). Melalui tatantangan-tantangan yang besar dan rumit bagi taruna, Ketua STPN berkeyakinan alumni STPN akan semakin berkompetensi dan profesional.

Kunjungan Kerja Dari Departemen Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sispil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Dalam rangka menjalin hubungan antar dua perguruan tinggi dan inisiasi kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melakukan kunjungan balasan ke Kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) pada tanggal 23 November 2021. Sebelumnya tim STPN telah mengunjungi Kampus ITS pada tanggal 18 November 2021.

Rombongan diterima langsung oleh Ketua STPN dan beberapa perwakilan dosen terutama pengelola laboratorium di STPN. Ketua STPN, Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin antara lain di STPN terdapat 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Diploma IV Pertanahan dan Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Saat ini, STPN sedang menyiapkan pembentukan beberapa prodi baru sebagai tahap awal transformasi ke politeknik. Taruna STPN berasal dari pegawai tugas belajar (khusus untuk Prodi Diploma IV Pertanahan), peserta didik dari umum, serta peserta didik kerjasama dari beberapa pemerintah daerah. Selain pembelajaran di kampus, taruna STPN juga melaksanakan praktik kerja lapang serta pemberdayaan masyarakat di laboratorium desa, Kuliah Kerja Nyata Pertanahan-Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) di beberapa kantor pertanahan, dan saat ini sedang diinisiasi kerjasama pelibatan taruna dalam membantu pembenahan data pertanahan di wilayah penguasaan BP Batam. Dalam kesempatan tersebut Kepala Departemen Teknik Geomatika FTSPK-ITS, Danar Guruh Pratomo, ST., MT, PhD, juga menyampaikan profil dan program yang ada pada Departemen Teknik Geomatika ITS.

Selanjutnya, pihak STPN maupun ITS sepakat untuk melaksanakan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain meliputi penyelenggaran pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan sumber daya bersama untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penerbitan karya ilmiah bersama, pertemuan ilmiah/seminar/kegiatan lainnya bersama.

Pelepasan Taruna Praktik Kerja Lapangan (PKL) III Pengukuran, Pemetaan, & Penilaian Bidang Tanah di Desa Grogol dan Desa Pampang, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul

Yogyakarta, 22 November 2021, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan kegiatan pengarahan dan pelepasan taruna untuk mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) III Pengukuran, Pemetaan, & Penilaian Bidang Tanah. Pelepasan dilaksanakan di Pendopo Sasana Widya STPN oleh Ketua STPN.

Terdapat dua desa yang menjadi lokasi dilaksanakannya PKL III Pengukuran, Pemetaan, dan Penilaian Tanah yaitu Desa Pampang dan Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul. Hasil dari kegiatan PKL ini adalah tersedianya Peta Bidang Tanah dan Peta Zona Nilai Tanah di kedua desa. Dengan adanya peta-peta tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan terutama masyarakat di dua desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.

Sejumlah 284 orang Taruna Tingkat II Semester III Program Studi Diploma IV Tahun Akademik 2021/2022 diberangkatkan untuk mengikuti PKL ini. PKL dilaksanakan selama 11 (sebelas) hari dari tanggal 23 November sampai dengan 03 Desember 2021 diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu ajang untuk mempraktikkan materi yang sudah didapatkan di kampus. Taruna diharapkan dapat melaksanakan kegiatan PKL ini dengan suka cita dan rasa bangga serta rasa tanggung jawab, selalu menjaga ketertiban dan kedisiplinan selama melaksanakan kegiatan PKL serta mengikuti aturan dari STPN dan lokasi setempat.

Pemaparan Hasil Penelitian Prospek Pengembangan Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Di 9 (Sembilan) Kalurahan/Desa di Kabupaten Gunung Kidul

Rangkaian penelitian dosen dilakukan untuk menggali prospek pembangunan reforma agraria di 9 (sembilan) wilayah kalurahan/desa di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan sistem pengembangan reforma agraria berbasis potensi wilayah desa/kalurahan guna meningkatkan kesejahteraan (social welfare) masyarakatnya. Pola pengembangan reforma agraria berbasis potensi wilayah desa/kaluarahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fakta menunjukkan bahwa tanah dan potensi lainnya termasuk sumberdaya manusia ada di wilayah administrasi desa/kalurahan. Oleh karena itu, Ketua STPN berkeyakinan pembangunan reforma agraria untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang paling rasional dan dapat segera diwujudkan adalah pengembangan RA dari tingkat desa/kalurahan.

Untuk memastikan usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa/kalurahan adalah dengan cara menemu-kenali terlebih dahulu potensi sumberdaya desa/keluarahan baik sumberdaya fisik maupun yang non fisik, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk usaha masyarakat yang telah ada. Di samping pendataan potensi juga dilakukan inventarisasi dan analisis mengenai kendala yang ada dan berkemungkinan dapat menghambat jalannya usaha yang akan dibangun dan dikembangkan. Berdasarkan kedua informasi tersebut dilakukan perumusan bersama antara STPN dengan pamong dan tokoh masyarakat desa/kalurahan jenis-jenis potensi usaha/bisnis yang dapat dibangun dan dikembangkan. Cara ini mengahasilkan kesepakatan action plan program kegiatan dan usaha serta prioritasnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dan warga desa didampingi oleh Tim dari STPN, termasuk pendampingan kepada para pihak untuk menjadi pendamping yang lain. Para pihak yang dimaksud adalah dinas-dinas terkait di Pemkab. Gunung Kidul, perguruan tinggi lain seperti UGM, dan yang lain yang memiliki fakultas yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan usaha di desa.

Kegiatan tersebut telah dilakukan oleh STPN sampai dengan presentasi temuan penelitian dan penyusunan action plan pengembangan potensi desa/kalurahan kepada para pejabat desa meliputi pamong desa, para kepala padukuhan, ketua RW dan ketua RT serta tokoh masyarakat. Agar dapat diikuti secara lebih rinci pada kesempatan ini dipresentasikan tentang hal-hal yang disuarakan tersebut untuk kegiatan penelitian dan penyusunan action plan di Kalurahan Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Pada Rabu, 17 November 2021 dilaksanakan kegiatan pemaparan hasil penelitian dan pendampingan pemberdayaan masyarakat di Balai Kalurahan Kemadang. Kegiatan dilaksanakan oleh tim dari STPN yang terdiri dari Ketua STPN, beberapa dosen, dan pegawai STPN dengan menghadirkan seluruh perangkat kalurahan, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga Kalurahan Kemadang. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan hasil penelitian mengenai pengembangan reforma agraria berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki Kalurahan Kemadang. Dalam pemaparan tersebut, Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. menyampaikan strategi dalam rangka membangkitkan semangat masyarakat desa agar dapat tumbuh menjadi masyarakat yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki. Lebih lanjut, Ketua STPN juga mendorong agar Desa Kemadang dapat menjadi laboratorium desa (desa percontohan/desa binaan STPN) dan menjadi desa digital yang diawali dengan membangun Sistem Informasi Pertanahan Desa dengan standar nasional dan bahkan bersandar dunia. Pihak Kalurahan Kemadang menunjukan antusiasme yang tinggi terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan menghendaki agar hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi kalurahan karena selama ini mereka belum pernah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap data potensi yang dimiliki. Penyusunan action plan pembangunan dan pengembangan RA berbasis potensi desa disiapkan dan dipaparkan oleh STPN selanjutnya di bahas bersama untuk menjadi program desa.

Berdasarkan kondisi wilayah dan potensi yang dimiliki Desa Kemadang maka action plan yang bisa ditawarkan antara lain:

Pengembangan integrated tourism, dimana lokasi-lokasi pariwisata dijadikan pasar bagi produk-produk unggulan setempat yang meliputi produk pertanian termasuk tanaman hias, peternakan, perikanan, industri rumah tangga, kerajinan, kesenian dan budaya, dan sebagainya;
Pengembangan budidaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di sekitar sumber-sumber mata air/tepi laut;
Pengembangan pertanian tanaman pangan, tanaman hias, hortikultura, buah-buahan;
Pengembangan peternakan melalui sistem integrated farming yaitu adanya proses saling mengisi dan membutuhkan antar peternakan dan pertanian serta energi biogas.

Acara berikutnya adalah bincang pertanahan dimana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan seputar permasalahan pertanahan yang dihadapi. Acara berjalan secara interaktif dengan pertanyaan didominasi oleh permasalahan alas hak yang pada umumnya belum dimiliki oleh masyarakat sehingga tentunya akan menjadi sumber kendala dalam proses pensertipikatan tanah untuk pertama kali. Tim dari STPN yang dikomandai oleh Bapak Sarjita, S.H., M.Hum. memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat tersebut.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit tanaman (mangga, kelengkeng, dan alpukat) serta pupuk organik dari STPN secara simbolis serta penanaman pohon kelengkeng di halaman Balai Kalurahan Kemadang oleh Ketua STPN disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir. Rangkaian kegiatan serupa juga dilaksanakan di 8 (delapan) kalurahan lain di Gunungkidul yaitu Girikarto, Kanigoro, Pucung, Jepitu, Bejiharjo, Candirejo, Tepus, serta Nglanggeran.

Melalui pola pengembangan RA berbasis potensi desa ini lah diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan secara lebih cepat dan lebih nyata dapat segera diwujudkan, semoga Alloh SWT meridloi kita semua, Aamiin YRA.

Kuliah Umum Peran Surveyor Berlisensi Dalam Membangun Land Administration Berkelas Dunia

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menyelenggarakan kuliah umum bersama Loedi Ratrianto, S.T (Ketua Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia/MASKI). Tema yang diangkat dalam kuliah umum kali ini adalah “Peran Surveyor Berlisensi dalam Membangun Land Administration Berkelas Dunia”.

Dalam kesempatan tersebut Loedi Ratrianto, S.T menyampaikan pentingnya dan tujuan dari land administration. Land administration merupakan bagian dari administrasi negara, karena administrasi pertanahan merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuan dari land adminstration adalah menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dengan diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pemaparannnya disampaikan pula tugas, kewenangan, dan kualifikasi surveyor berlisensi. Dengan peran surveyor berlisensi diharapkan dapat:

Mendatakan seluruh bidang tanah, yang mana ini juga salah satu syarat.
Mewujudkan RDTR di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi standar dunia.
Membangun pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi, yang mana sekarang sudah melayani pelayanan online.
Mewujudkan Kantor Layanan Modern Berstandar Dunia dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan Tata Ruang secara elektronik.
Meningkatkan Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) 10 kali lipat dengan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara.
Menuju penerapan sistem pendaftaran tanah stelsel positif atau asuransi pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan.

Kuliah umum tersebut dilaksanakan pada 19 Nopember 2021 secara luring dan daring bertempat di Pendopo Sasana Widya Bhumi STPN. Kegiatan tersebut diikuti oleh Dosen dan Taruna Diploma IV Pertanahan Semester I sebanyak 330 orang (Umum dan TB), Semester III sebanyak 280 orang (Umum dan TB), Semester V sebanyak 186 orang (Umum), dan Semester VII sebanyak 43 orang(TB) . Peserta dari taruna meliputi taruna yang berasal dari tugas belajar (TB) maupun taruna dari jalur umum.

Narasumber dari instrustri pengukuran dan pemetaan dimaksudkan agar para tarna yang berasal dari jalur umum tidak hanya berorientasi ingin menjadi PNS atau P3K, namun mereka diberikan wawasan pentingnya peluang lapangan pekerjaan di luar PNS dan P3K di Maksud.

Focus Group Discussion: Optimalisasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi dalam Rangka Mewujudkan Surveyor Berlisensi yang Profesional

Dalam rangka optimalisasi implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi guna Mewujudkan Surveyor Berlisensi yang Profesional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) pada hari Kamis, 18 November 2021 bertempat di Aula STPN.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yaitu Ir. R. Agus Wahyudi K., M.Eng.Sc. (Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN) dan Loedi Ratriato, S.T. (Ketua Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia/MASKI), serta seorang penanggap adalah Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.(Ketua STPN) yang dipandu oleh Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si. Peserta FGD kali ini adalah civitas akademika STPN dan perwakilan asisten surveyor kadastral (ASK) dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan dari BPN Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mengawali dengan permohonan maaf kepada semua hadirin dan narasumber, Ketua STPN dalam sambutannya menyatakan bahwa FGD ini adalah ide dan permintaan saya, sehingga mungkin merepotkan banyak pihak harus datang memenuhi undangan FGD ini. Mengapa saya melontarkan ide ini, karena beberapa hari yang lalu saya memperoleh tamu tidak diundang dari beberapa ASK (alumni Prodi DI PPK STPN dari Provinsi Jawa Tengah) yang menanyakan beberapa hal tentang implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 ini. Mengingat Ketua STPN tidak terlibat baik dalam penyusunannya maupun pada beberapa acara sosialisasi sebelumnya, maka cara terbaik untuk menjawab pertanyaan mereka adalah dengan mengundang Direktur PPDP Kementerian ATR/BPN dan Ketau MASKI ke STPN untuk berdiskusi. Karenanya atas perkenan beliau berdua, FGD ini terlaksana dengan semangat bahwa STPN harus turut bersama-sama dengan kedua pihak dimaksud untuk mensukseskan implementasi Permen dimaksud.

Dalam sambutannya Ketua STPN menyampaikan bahwa ada pengaturan yang sangat penting dalam Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 ini yaitu pertama, bahwa dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme, Surveyor Berlisensi wajib membentuk atau bergabung dengan KJSB (Pasal 7). Kedua, pada Pasal 35 huruf a dinyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Surveyor Berlisensi wajib bergabung dalam KJSB dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini”. Dinilai sangat penting karena para surveyor masih belum dapat dengan jelas dan tuntas dalam menagkap pesan dari pasal 7 dan Pasal 35 tersebut. Walaupun pesan dari Pasal 7 Permen ATR/Ka. BPN ini sudah jelas yaitu dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme, namun ada beberapa pertanyaan yang berkecamuk di benak para Surveyor Berlisensi (SB) yang terdiri dari Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK). Pertanyaan ini meliputi (a) kalau memang pada awal tahun 2022 sudah harus bergabung ke KJSB, bagaimana caranya untuk bergabung ke dalam wadah KJSB, (b) bagaimana status atau hubungan kerja mereka dalam KJSB, (c) Bagaimana Hak dan Kewajiban mereka dalam KJSB, (d) Apakah mereka masih dapat mengerjakan pekerjaan swakelola dari Kantor Pertanahan secara langsung atau tidak melalui KJSB atau sebaliknya dalam mengerjakan tugas dari Kantor Pertanahan harus melalui dan atas nama KJSB, (e) bagaimana jika KJSB dimana mereka bergabung tidak profesional sehingga tidak mendapatkan pekerjaan dan berdampak mereka menganggur, (f) dll.

Ketua STPN selanjutnya menegaskan bahwa Pertanyaan-pertanyaan dari para ASK tersebut sangat dapat dipahami dan dimaklumi serta perlu mendapatkan jawaban dan pencerahan secara langsung dari para pihak yang berkompeten. Diriektur PPDPR Kementerian ATR/BPN berkompeten dalam menjelaskan materi Permen dan Ketua MASKI berkompeten dalam menjelaskan perihal kaitan antara para SK dan ASK dengan KJSB. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak dapat mendorong optimalisasi kesuskesan implementasi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2021 dimaksud.

Banyak hal yang dapat dicatat dari FGD ini namun beberapa hal esensial tentang jawaban dari pertanyaan dari para ASK telah dapat diperoleh. Tidak kalah pentingnya ada penegasan-penegasan yang sangat mendasar dan diperlukan dari Ketua STPN sebagai penanggap yang sangat mendasar dan diperlukan dalam FGD ini. Jawaban dimasud adalah (a) Dalam tanggapannya Ketua STPN mendorong kepada Ketua MASKI untuk segera melakukan inventarisasi KJSB baik jumlah maupun kualitasnya di masing-masing wilayah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta mengupayakan agar dapat sesegera mungkin disusun mekanisme bagaimana cara para SK dan ASK untuk bergabung ke dalam wadah KJSB, (b) Para SK dan ASK dapat berstatus sebagai Pimpinan dan/atau anggota KJSB sebagai keluarga dengan pola hubungan kerja sebagai mitra kerja antar mereka dalam KJSB, (c) Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban mereka dalam KJSB Ketua STPN dalam tanggapannya menekankan agar MASKI dapat segera merusmukan hal tersebut, (d) Direktur PPDPR menjelaskan bahwa mereka para SK dan/atau ASK masih dapat mengerjakan pekerjaan swakelola dari Kantor Pertanahan secara langsung dan/atau atas nama KJSB, (e) Ketua MASKI berjanji ke depan KJSB akan diatur sedemikain rupa dan dilakukan pembinaan sehingga semuanya bekerja secara profesional dan layak sebagai wadah bergabung dan bernaungnya para surveyor berlisensi, guna menghasilkan produk yang dapat diandalkan.

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan menekankan bahwa surveyor BPN tidak hanya bekerja pada aspek teknis, namun juga aspek yuridis dan administrasi. Jika tidak diperhatikan salah satu dari ketiga aspek tersebut (teknis, hukum, dan administrasi) akan produk yang cacat hukum karena output yang dihasilkan SK dan ASK merupakan produk hukum. Hal ini juga menjadi alasan mengapa SK dan ASK harus profesional, disiplin, bertanggung-jawab dan berintegritas. Untuk dapat menjadikan mereka memiliki karakter tersebut, maka mereka harus dimonitor, dievaluasi, dan dibina dalam wadah KJSB.

Ketua MASKI juga berpendapat bahwa terbitnya Permen No. 9 Tahun 2021 ini merupakan sebuah lonjakan kemajuan kebijakan yang mengatur tentang surveyor, yang memberikan peluang maju dan berkembang kepada para surveyor berlisensi dengan rumah KJSB dimana surveyor dapat memperoleh pekerjaan survey pemetaan kadastral langsung dari Kementerian ATR/BPN dan/atau pekerjaan yang berasal di luar BPN. Implementasi Pasal 7 Permen 9/2021 sebenarnya dimaksudkan agar para surveyor berlisensi segera bernaung dalam rumah KJSB agar lebih profesional dalam bekerja mengingat melalui rumah inilah mereka akan selalu dapat dimonitor, dievaluasi, didisiplinkan, serta melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan kemampuan mereka dapat terus ditingkatkan. Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. sebagai penanggap juga berpesan agar segera membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi agar kualifikasi surveyor berlisensi hanya diberikan kepada para surveyor yang profesional dengan harapan mereka dapat bekerja secara profesional pula.

Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Ke-7 Tahun 2021

Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Ke-61 Unit Kegiatan Taruna Bidang Akademik di bawah naungan Badan Senat Taruna (BST) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Ke-7 Tahun 2021 dengan Tema “Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan dalam Membangkitkan Iklim Perekonomian.” Berdasarkan uraian tersebut, maka gagasan tema utama dijabarkan ke dalam 5 (lima) sub tema. Tema yang kemudian dijabarkan dalam sub tema tersebut diatas dimaksudkan untuk merangsang pemikiran-pemikiran kritis, inovatif dan solutif dari kalangan mahasiswa sehingga akan bermanfaat bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta khazanah kajian agraria dan pertanahan di Indonesia, utamanya bagi generasi muda yang dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi agraria dan tata ruang.

Beberapa Sub tema yaitu :

• Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan dan Penataan Ruang untuk Percepatan Pembangunan Daerah;

• Peran Generasi Muda dalam Konservasi Alam Melalui Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang Berkelanjutan;

• Keterbukaan Informasi Publik sebagai Bentuk Kemudahan Pelayanan Pertanahan;

• Implementasi UUCK dan Turunannya dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Untuk Mendorong Investasi; dan

• Pandemi Covid-19: Strategi Pencapaian SDGs di Masa New Normal.

Panitia mengharapkan naskah dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dengan panduan dan ketentuan penulisan naskah yang dapat diakses melalui link berikut serta twibbon melalui link berikut.

Kuliah Umum Konstruksi Hukum Hak Pengelolaan dan Tanah Negara

Yogyakarta, 10 November 2021, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan kuliah umum bersama Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. Kuliah umum secara luring dan daring diikuti oleh seluruh dosen STPN dan taruna Semester III, V, dan VII sebanyak 508 orang.

Dalam kesempatan tersebut Prof. Maria menyampaikan konstruksi hukum hak pengelolaan dan tanah negara. Selain itu, pihak STPN juga melakukan konsultasi mengenai hak pengelolaan dan hak guna bangunan tanah-tanah di bawah pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. Hal ini dilakukan berkaitan dengan proses kerja sama dalam rangka pengukuran dan pemetaan kadastral, integrasi data spasial-tekstual (yuridis), klasifikasi/klasterisasi data spasial dan tekstual (yuridis) kondisi: (a) HPL yang telah didaftar, (b) HPL yang belum didaftar, (c) HGB di atas HPL yang sudah di daftar, (d) HGB di atas HPL yang belum terdaftar, (e) HGB di atas HPL yang belum terdaftar dan sudah menjelang habis masa berlakunya, serta (f) HGB di atas tanah HPL yang sudah habis masa berlakunya di wilayah pengelolaan BP Batam. Hasil klasifikasi dan klasterisasi tersebut selanjutnya akan digunakan oleh STPN, BP Batam, dan Kantor Pertanahan Kota Batam untuk melakukan langkah-langkah penyusunan basis data digital HPL-HGB BP Batam guna merancang cara-cara penyelesaian bersama menuju sistem pengelolaan data HPL dan HGB BP Batam yang tertib administrasi serta mewujudkan data-data tersebut ke dalam kategori yang clear dan clean dalam rangka mendongkrak percepatan investasi dan mewujudkan Kota Batam sebagai Kota Lengkap. Jika hal tersebut terwujud, maka Electronic Services sebagai dasar BPN menuju World Class Servicer Office dapat segera dapat diwujudkan di Kota Batam dengan harapan ke depan dapat dijadikan sebagai pilot project bagi Kantah yang lain.

Implementasi skema kerjasama tersebut akan diwujudkan melalui Program Kampus Merdeka STPN dengan Mitra Prodi yaitu BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam, dengan melibatkan sebagian Taruna Program Studi DIV Semester VII pada Semester Gasal tahun akademik 2021/2022 dan dilanjutkan dengan sebagian taruna Prodi DIV Semester VI pada Semester Genap tahun akademik 2021/2022 melalui Program Kampus Merdeka dengan kegiatan Kulaih Kerja Nyata Pertanahan dan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP).

Sisa taruna Peodi DIV semester VII yang tidak dikirim ke Batam akan bergabung dengan 20 Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dalam rangka percepatan PTSL. Pada Semester Genap tahun akademik 2021/2022 juga akan dikirimkan melalui program KKNP-PTLP untuk mendukung percepatan PTSL di Provinsi Jawa Tengah dengan ketersedian Taruna Semester VI sebanyak 186 orang.

Upacara Hari Pahlawan 2021 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Yogyakarta, 10 November 2021, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2021 di lapangan sepak bola STPN. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Ketua STPN, Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. dan komandan upacara, Satriya Parama Prima Wibawa. Upacara diikuti oleh seluruh civitas akademika STPN.

Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dengan tema “Pahlawan Inspirisaku”. Semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan yang digelorakan para pahlawan dalam mengusir penjajah menjadi tauladan bagi penerus bangsa dalam meneruskan perjuangan mereka. Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan memperkaya dan perkuat bangsa Indonesia sebagai bangsa besar yang ber Bhineka Tunggal Ika.

Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan yang tidak pernah padam menggelorakan kemerdekaan menginspirasi dalam melawan musuh yang sesungguhnya yaitu kemiskinan dan kebodohan. Dalam naskah amanat tersebut juga digelorakan bahwa “Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bahu membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggungjawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing”.

Rangkaian Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2021 di Lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2021 di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) diselenggarakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 24 September 2021 sampai dengan 05 November 2021. Kegiatan diawali dengan upacara peringatan Hantaru pada tanggal 24 September 2021 di Lapangan STPN Yogyakarta yang diikuti seluruh civitas akademika di lingkungan STPN.

Beberapa perlombaan di bidang olah raga, seni, dan akademik diselenggarakan untuk memeriahkan peringatan HANTARU 2021 di STPN. Berbagai macam perlombaan tersebut antara lain sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, basket, voli, badminton, e-sport, catur, movie maker, fotografi, scrabble, speech contest, pemilihan duta taruna, debat pertanahan, dan STPN mencari bakat.

Perwakilan STPN juga ikut berpatisipasi dalam kompetisi ATR/BPN Mencari Bakat yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN secara virtual. Perwakilan STPN meraih kategori Juara II di bidang paduan suara serta Juara III pada kategori tari.

Menuju puncak kegiatan Hantaru, pada tanggal 4 November 2021 seluruh civitas akademika STPN mengikuti kegiatan Doa untuk Negeri yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara online melaui platform Zoom Meeting. Doa bersama lintas agama ini dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Bangsa Indonesia diberikan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan selama pandemi Covid-19.

Pada hari Jumat, 05 Nopember 2021 di lapangan sepak bola STPN dilaksanakan kegiatan senam bersama oleh seluruh civitas akademika STPN. Selanjutnya, pada malam harinya diselenggarakan pentas seni dalam rangka Malam Puncak Penutupan Hantaru Tahun 2021 di Pendopo Sasana Widya Bhumi. Seluruh kegiatan terlaksana dengan meriah dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Rapat Koordinasi Penjajakan Kerjasama antara Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dengan Kantor Pertanahan Kota Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pada hari Rabu, 3 November 2021 telah dilakukan rapat koordinasi via zoom tiga pihak yaitu Kantor Pertanahan Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Beberapa hal yang disepakati sebagai berikut:

Tiga pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pembenahan data pertanahan di wilayah penguasaan BP Batam yang diperkirakan sebanyak 47.000 bidang.
Sebagai langkah awal telah disepakati akan dilakukan survey awal dari STPN ke BP Batam untuk mengetahui lebih lanjut tentang pekerjaan yang akan di kerjasamakan.
Bentuk kerjasama tersebut dilakukan melalui Program Kampus Merdeka STPN yang dapat dimulai semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dengan melibatkan Taruna STPN Semester VII. Jika belum selesai dapat dilanjutkan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan-Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) oleh Taruna STPN Semester VI Tahun Akademik 2021/2022.
Dalam kegiatan tersebut Taruna STPN akan melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral, validasi dan integrasi data spasial dan tekstual, membangun Sistem Informasi Pertanahan (SIP) guna mewujudkan kondisi aset BP Batam yang clean and clear untuk mendorong penguatan investasi serta mewujudkan Batam-Kota Lengkap.
Saat ini STPN, Kantah Kota Batam, BP Batam sedang menyusun draft MoU dan PKS dimaksud dan rencananya akan ditindaklanjuti di Kampus STPN Yogyakarta tanggal 18 November 2021.
Ketua STPN menyatakan bahwa kegiatan ini sebagai ajang belajar yang baik bagi para taruna maupun dosen pendamping.

Studi Kasus Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah di Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka meningkatkan kemampuan menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan bagi Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Laboratarium Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Pertanahan STPN yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium dimaksud, Yohanes Supama, SH, M.Hum. didampingi oleh tim dosen Haryo Budhiawan SH, M.Si. dan Sarjita SH, M.Hum. sekaligus selaku Kepala Pusat Studi Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan STPN, telah melaksanakan kegiatan Studi Kasus Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah (DPPT). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 bertempat di Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri para narasumber yaitu Prasetyo, ST., MBA .(Direktur Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan P.T. Pelabuhan Indonesia/Pelindo), Drs. Atong Leo Widagda, M.H . (Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kanwil ATR/BPN Jawa Timur), Arya Ismana S.Sos., S.H. M.Si. (Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil ATR/BPN Jawa Timur). Kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring, diikuti oleh pejabat Kantor Wilayah ATR/BPN setempat, P.T. Pelindo, secara luring, sedangkan para sivitas akademika beberapa Perguruan Tinggi dan Pejabat Kanwil serta Kantor Pertanahan dari beberapa Provinsi secara daring. Taruna dan taruni STPN juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut secara luring dan daring.

Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.—dalam sambutannya—menekankan, “Pada era ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur di seluruh wilayah NKRI. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan sarana serta prasarana kepentingan umum lainnya, senantiasa memerlukan pengadaan tanah sebelum pembangunan dilaksanakan. Salah satu faktor yang sangat menentukan kelancaran dan berhasilnya kegiatan pengadaan tanah adalah tersedianya DPPT yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini UU No. 2/2012, UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 19/2019, dan Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 19/2021. Pada kesempatan ini STPN bekerja sama dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur melaksanakan Webinar untuk membekali para taruna dengan mendalami permasalahan yang terkait dengan Penyusunan DPPT. Melalui kegiatan ini para taruna mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh narasumber dari PT Pelindo dan aparat Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur yang secara riil berpengalamam dalam menangani kasus-kasus Pengadaan Tanah di daerah tempat kerjanya. Di samping memberikan manfaat kepada para taruna, kegiatan ini juga bermanfaat bagi semua jajaran Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam penyusunan DPPT. Instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum akan banyak memerlukan kerja sama dengan jajaran BPN, karena DPPT itu harus dituangkan dalam bentuk data tekstual dan data spasial yang terkait dengan data-data yang ada di BPN. Kepada semua peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dan aktif berdiskusi tentang problematika penyusunan DPPT ini, sehingga memberikan manfaat yang terbaik dan menjadi bekal dalam pelayanan kepada instansi-instansi yang memerlukan bantuan dalam penyusunan DPPT”.

Sambutan kedua diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Ribut Hari Cahyono, S.H., M.Hum., yang mewakili Kakanwil, karena ada kegiatan dengan Sekjen Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Pak Ribut, demikian beliau biasa dipanggil, berterima kasih kepada para Dosen STPN dan kepada bapak Prasetyo dari Pelindo yang sudah hadir. Kegiatan ini sangatlah bermanfaat sekali terutama untuk taruna STPN. Kegiatan pengadaaan tanah itu sangat multi dimensi, sangat banyak problem, oleh karena itu kita dari BPN harus berperan aktif mulai dari merumuskan perencanaan, penetapan lokasi, dan sosialisasi. Kita (BPN) harus berperan aktif, karena dalam pelaksanaannya yang banyak berperan itu kita. Permasalahan pengadaaan tanah timbul, karena kita tidak dilibatkan, karena kita tidak mengetahui tanah-tanah yang dibebaskan itu mana saja, sehingga pada saat kita melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dihadapkan pada kasus adanya tanah kas desa, adanya tanah negara. Dengan kegiatan webinar ini semoga masalah-masalah yang telah kita ketahui ini dapat terselesaikan, pungkas Ribut.

Moderator Antoniuns Imbiri, S.H., M.T., memandu jalannya kegiatan webinar. Narasumber membicarakan tentang DPPT pasal 6 PP 19 tahun 2021 dengan 11 item yang di dalamnya. DPPT ini merupakan suatu terobosan baru yang menjadi perhatian bersama dalam hal mitigasi risiko seperti yang kita alami di lapangan, sehingga perlu upaya pemerintah menangani persoalan-persoalan itu.

Narasumber pertama, Prasetyo, S.T., MBA, menyampaikan paparan materi dengan tema “Proses Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)”. Fokus Bisnis dari layanan PT Pelindo yaitu:

Layanan Peti Kemas;
Layanan Non Peti Kemas;
Logistik dan Hinterland;
Marine dan Equipment.

Pengadaaan Tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tujuan dari pengadaaan tanah adalah untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Narasumber kedua, Drs. Atong Leo Widagda, M.H, menyampaikan paparan materi tentang DPPT. Dengan menelusur DPPT secara betul dan sesuai yang diarahkan oleh peraturan, kita akan memahami dan mengetahui risiko yang terjadi. Adapaun tahapannya sebagai berikut:

Perencanaan (DPPT);
Persiapan (Penetapan Lokasi);
Pelaksanaan (Pelepasan Hak);
Penyerahan Hasil (Berita Acara Penyerahan hasil).

Permasalahan perencanaan pengadaan tanah, dokumen perencanaan yang tidak didukung oleh data dan anggaran yang akurat akan menimbulkan terjadi revisi, penambahan anggaran, dan memperpanjang waktu penyelesaian pengadaaan tanah.

Setelah semua narasumber selesai menyampaikan materi kemudian dilanjutkan dengan forum tanya jawab.

Workshop Uraian Tugas dan Mekanisme Kerja Unit-unit di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Dalam rangka pembahasan Uraian Tugas dan Mekanisme Kerja Unit-unit di Lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), STPN telah melaksanakan workshop pada tanggal 25 s.d. 26 Oktober 2021 bertempat di Hotel Forriz , Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua STPN, Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.Si., Senat, para Kepala dan Pengelola Unit, serta Tenaga Kependidikan STPN.

Ketua STPN membuka acara dan memberikan sambutan bahwa pembuatan SOP (Standard Operational Procedure) menjadi penting ketika nanti STPN berubah menjadi Politeknik dan berstatus BLU (Badan Layanan Umum). STPN harus mencerminkan organisasi yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Kegiatan workshop pada hari pertama mengundang narasumber Dr. Drs. Ratminto, M.Pol. ADMIN, Direktur Sumber Daya Manusia Kantor Pusat UGM. Beliau menyampaikan mengenai Uraian Tugas dan Analisis Jabatan sebagai prasyarat untuk merumuskan Uraian Tugas.

Sekretaris Senat STPN, Haryo Budhiawan, S.H., M. Si. selaku moderator memandu unit-unit yang melakukan presentasi sebagai berikut:

1. Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

2. Program Studi Diploma IV Pertanahan;

3. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM);

4. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Internal (P4MI);

5. Pusat Studi Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan;

6. Pusat Data dan Informasi & Pengembangan Perangkat Digital;

7. Pusat Pelatihan Bahasa;

8. UPA Laboratorium;

9. UPA Perpustakaan;

10. UPA Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama;

11. UPA Publikasi dan Penerbitan;

12. UPA Pengembangan dan Inovasi Teknologi Survey dan Pemetaan Pertanahan Digital;

13. UPA Pengelolaan Asrama.

Para penyaji menyampaikan struktur organisasi, tugas dan fungsi (tusi), serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tusi unit. Selanjutnya uraian tugas dan hambatan tadi menjadi bahan diskusi. Hasil diskusi dapat menjadi acuan dalam penyusunan SOP.

Ketua STPN memberikan kata penutup pada kegiatan workshop ini, “Jika menghasilkan produk sangat penting dalam rangka akreditasi. Ikuti acara-acara seperti ini dengan serius dan tindak lanjuti secara serius , dari uraian ini tugas bapak/ibu perlu terjemahkan ke standar operasional prosedur.”

Kegiatan PKKTB di lingkungan STPN Tahun Akademik 2021/2022

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melakukan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Taruna Baru (PKKTB) untuk Taruna Baru Program Studi Diploma 4 Pertanahan dan Program Studi Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat, pada tanggal 11-15 Oktober 2021. Kegiatan PKKTB diawali dengan Upacara Pembukaan yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika di lapangan STPN. Ketua STPN--Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.—membuka PKKTB pada hari Senin, 11 Oktober 2021 yang dilaksanakan secara daring dan luring.

Kegiatan ini diikuti oleh 471 peserta Prodi Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral secara luring dan 18 peserta secara daring serta 277 peserta Prodi Diploma 4 Pertanahan.

Tujuan penyelenggaraan PKKTB adalah untuk memperkenalkan dan memahamkan lingkungan kampus kepada para taruna baru, serta dalam rangka proses mensosialisaikan kehidupan kampus dan proses pembelajaran yang akan dilakukan di STPN.

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) bagi Dosen dan Calon Dosen di Lingkungan STPN Tahun 2021

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Pejaminan Mutu Internal (P4MI) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret (UNS) melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) bagi Dosen dan Calon Dosen di Lingkungan STPN Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin s.d. Sabtu, pada tanggal 11-16 Oktober 2021 bertempat di Rich Jogja Hotel.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme calon dosen dan dosen dalam kompetensi pedagogik, sehingga mampu meningkatkan pengelolaan pembelajaran dan semakin mengefektifkan hasil belajar bagi para taruna di STPN. Kegiatan pelatihan Pekerti ini para dosen dan calon dosen ditunjukkan bagaimana menyesuaikan diri terhadap perubahan paradigma pembelajaran yang saat ini baik melalui teori maupun konsep dasar, bagaimana mengetahui karakter mahasiswa supaya meningkatkan motivasi dalam belajar dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Para dosen diharapkan nantinya juga akan mengenali tahapan sistem instruksional mulai dari merancang pembelajaran, implementasi strategi metode pembelajaran dan melakukan pengukuran/evaluasi pembelajaran.

Kegiatan pelatihan Pekerti diikuti oleh 25 orang dosen dan calon dosen di lingkungan STPN Yogyakarta, dengan didampingi para fasilitator berpengalaman dari LPPMP UNS. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua STPN Dr.Ir. Senthot Sudirman, M.S., merupakan pelatihan Pekerti angkatan ke 2 bagi STPN. Pelatihan Pekerti tahun 2021 diselengarakan dengan mengacu pada Nota Kesepahaman antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Rektor UNS, yang kemudian ditindaklanjuti Nota Perjanjian Kerja Sama antara STPN dengan LPPMP UNS. Pada sesi penutupan pada tanggal 16 Oktober 2021, berkesempatan hadir Pembantu Ketua Bidang Akademik Rakhmat Riyadi, S.Si., M.Si., memberi arahan penutup dan merasa banggga dengan seluruh peserta Pelatihan Pekerti yang bersemangat dan memiliki komitmen dalam meningkatkan kapasitas diri dibidang keprofesian Dosen.

Penandatangan Kerja Sama (PKS) STPN dengan Univesitas Lampung

Senin, 18 Oktober 2021, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila). PKS di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kampus Merdeka ini diselenggarakan secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Bertempat di Ruang Rapat Ketua STPN, penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. selaku Ketua STPN dan Dekan Fakultas Teknik Unila Prof. Drs. Suharno, Ph. D. IPU,. ASEAN Eng.

Ruang lingkup kerja sama antara lain:

1. Pertukaran dosen dalam bidang pendidikan;

2. Pertukaran dosen dalam pengembangan penelitian kolaborasi;

3. Pengabdian kepada masyarakat kolaborasi;

4. Pertukaran mahasiswa;

5. Kegiatan kolaborasi lainnya dalam lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

6. Pemanfaatan sumber daya bersama untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

7. Penerbitan karya ilmiah bersama.;

8. Pertemuan ilmiah/seminar/kegiatan lainnya bersama;

9. Pengembangan kelembagaan.

Penandatanganan PKS ini selanjutnya sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan serta implementasi program MBKM.

Kegiatan penandatanganan ditutup dengan diskusi dan foto bersama.

Wisuda Program Diploma IV Pertanahan dan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Tahun Akademik 2020/2021

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menggelar acara Wisuda Program Diploma IV Pertanahan dan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (PPK) Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Minggu 10 Oktober 2021. Kegiatan wisuda ini dilaksanakan secara blended—daring dan luring—di Pendopo Sasana Widya Bhumi STPN. Sebagian besar peserta mengikuti wisuda secara online di tempat tinggal masing-masing tanpa mengurangi rasa bangga dan bahagia dalam mengikuti Sidang Terbuka Senat STPN tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tamu undangan luring antara lain Pejabat Kementerian ATR/BPN Pusat, Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Ketua Umum Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI Agraria), Rektor/Ketua Perguruan Tinggi di Yogyakarta, Pejabat Sipil dan Militer dari Kabupaten Pringsewu Lampung, Kapanewon Gamping dan Godean, serta Kalurahan Banyuraden Sleman. Undangan secara daring dan YouTube live dihadiri oleh orang tua keluarga wisudawan, Pemerintah Daerah yang telah menjalin kerja sama dengan STPN a.l.: Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya Ketua STPN Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. menyampaikan, “Hari ini tanggal 10 Oktober 2021 merupakan salah satu momen yang sangat penting bagi kehidupan akademik STPN karena pada hari ini kembali dapat melangsungkan acara Wisuda bagi lulusan Program Studi Diploma IV Pertanahan yang ke-31 dan Wisuda Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang ke-25 sejak didirikannya STPN pada tahun 1993. Jumlah wisudawan pada saat ini adalah sebanyak 676 orang, yang terdiri atas lulusan Program Studi Diploma IV Pertanahan tugas belajar ATR/BPN sebanyak 83 orang dan Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sebanyak 593 orang. Wisudawan yang memperoleh predikat Cum-Laude (dengan pujian) sebanyak 21 orang (25,30%). Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi pada Konsentrasi Manajemen Pertanahan diraih oleh Sdri. Wasyilatul Jannah Utusan Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sdri. Hesty Wahyuni Utusan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, dengan IPK 3,72. Untuk Konsentrasi Perpetaan IPK tertinggi diraih oleh Sdr. Fajar Buyung Permadi Utusan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, dengan nilai IPK 3,76. Untuk selanjutnya para wisudawan Program Diploma IV Pertanahan tersebut diberikan gelar Sarjana Terapan atau disingkat S.Tr. di bidang Pertanahan. Khusus Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, dapat kami sampaikan bahwa dari jumlah 593 orang lulusan dengan IPK rata-rata sebesar 3,33, sebanyak 91 orang (15,35%) memperoleh predikat Cum-Laude (dengan pujian). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi diraih oleh Sdri. Farah Nur Aisyah dengan IPK 3,80, asal Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan peserta yang memiliki IPK tertinggi dari Jalur Kerjasama adalah Sdr. Tyas Mahendra, asal Kab. Kayong Utara dengan IPK 3,39 (sangat memuaskan) dan Sdri. Mawritsa Etufirka asal Kab. Sekadau dengan IPK 3,39 (sangat memuaskan). Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2017, lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral STPN dapat diangkat menjadi Asisten Surveyor Kadaster setelah lulus menempuh Ujian Lisensi. Pada tanggal 03 September 2020 mereka telah menempuh ujian lisensi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian ATR/KBPN. Dengan perasaan bangga dan bahagia mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilan yang telah dicapai. Prestasi yang telah Saudara peroleh selama menempuh pendidikan di STPN hendaknya dipertahankan dan terus ditingkatkan. Agenda Strategis Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Sektor industri pengukuran dan pemetaan, sistem informasi dan layanan tata ruang/pertanahan memerlukan peran serta dan keterlibatan aktif Saudara, dan saya berharap Saudara dapat berkarya nyata di manapun Saudara bertugas. Jadilah alumni STPN yang cerdas dan berkarakter, mempunyai etos kerja tinggi, berdisiplin, memiliki keberpihakan pada lapisan masyarakat luas. Dengan inilah perspektif kebangsaan dan kenegaraan Anda semua diletakkan. Jangan mudah terpengaruh apalagi terperosok dalam godaan semu dalam berkarya. Jagalah keseimbangan iman, taqwa dan karya Saudara dalam melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat.”

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN—Himawan Arief Sugoto--dalam amanatnya menyampaikan, “Selamat kepada para wisudawan/wati Program Studi DIV Pertanahan dan Program Studi DI Pengukuran dan Pemetaan sebanyak 676 orang dan keluarga. IPK memang sangat penting sebagai indikator keberhasilan belajar seorang mahasiswa/taruna di perguruan tinggi, namun perlu diketahui bahwa karakter lulusan juga sangat penting untuk menentukan keberhasilan karir seseorang baik dalam kehidupan birokrasi maupun kehidupan profesi lainnya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para alumni STPN bahwa di samping prestasi akademik, saudara harus juga membangun dan mengembangkan karakter baik saudara guna keberhasilan hidup saudara-saudara pada masa yang akan datang. Akhirnya saya terima kembali wisudawan/wati dari jalur tugas belajar Kementerian ATR/BPN sebanyak 83 orang untuk segera ditugaskan kembali ke Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan asal para wisudawan. Selanjutnya saya juga terima para wisudawan dari Prodi DI PPK untuk dapat diberi peluang menjadi CPNS Kementerian ATR/BPN sesuai kuota yang ada, bekerja sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN serta di beberapa instansi/industri pengukuran dan pemetaan serta layanan pertanahan lainnya.”

Dengan rasa syukur yang besar kegiatan wisuda—dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid 19 di era New Normal ini—berjalan dengan lancar.

Workshop Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah PPPM

Dalam rangka meningkatkan motivasi, ketrampilan dan produktivitas para dosen dan calon dosen, maka Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta mengadakan Workshop Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah pada tanggal 6-7 Oktober 2021 bertempat di Hotel Santika Yogyakarta. Acara ini dihadiri kurang lebih 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari dosen dan calon dosen serta tenaga kependidikan, dengan menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yaitu Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.

Dalam sambutan pembukaannya Ketua STPN--Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.—menyampaikan apresiasi kepada PPPM STPN yang telah menyelenggarakan acara Workshop Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah ini untuk mendorong iklim menulis di STPN. Lebih lanjut Ketua STPN menyampaikan bahwa acara workshop ini penting untuk terus meningkatkan kemampuan dosen dan calon dosen dalam perannya di dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil riset harus bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan harus menjadi “core” dalam pembelajaran. Dalam praktiknya, pengetahuan, dan pengalaman seseorang bisa disampaikan melalui ceramah atau dalam bentuk tulisan ilmiah yang mengikuti tata aturan baku yang telah ditentukan. Riset juga bermanfaat bagi kepentingan pribadi para dosen dalam penyusunan LKD/BKD guna kenaikan pangkat dosen. Kenaikan pangkat dosen terikat dengan angka kredit yang salah satunya dihasilkan dari penelitian. Pada akhir sambutannya, Ketua STPN Yogyakarta berpesan bahwa acara ini harus ditindaklanjuti dengan karya nyata berupa tulisan yang dapat diekspos lebih luas dalam bentuk jurnal atau prosiding yang bisa dikontribusikan pada seminar internasional STPN Yogyakarta yang direncanakan pada bulan November 2021.

. Jaka Sriyana, S.E.,M.Si.,Ph.D dalam materinya menyampaikan judul tentang “Academic Writing for Scientific Article” yang memaparkan secara jelas 6 pembahasan yang meliputi motivasi untuk memublikasikan hasil penelitian, riset dan publikasi, proses publikasi, struktur manuskrip, etika publikasi, dan proses review. Di akhir paparan dibuka dengan tanya jawab oleh moderator--Dr. Deden Dani Saleh, S.Sos.,M.Si—yang disambut antusias oleh peserta workshop dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat variatif.

Pada hari kedua, untuk memperdalam pengetahuan dan ketrampilan menulis bagi para peserta dilanjutkan dengan pendampingan oleh tim pendamping/reviewer. Draf artikel atau jurnal yang dihasilkan oleh para dosen dan calon dosen STPN Yogyakarta diharapkan akan lebih sempurna sehingga layak untuk diajukan/di-submit di jurnal. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah publikasi dan citasi bagi STPN.

Sosialisasi Penyusunan BKD bagi Dosen dan Calon Dosen di lingkungan STPN

Memperhatikan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidiikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Tahun 2021. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)—melalui Pusat Pengembangan Pembelajaran Dan Penjamin Mutu Internal (P4MI)—menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan BKD bagi dosen dan calon dosen di lingkungan STPN. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 4 Oktober 2021 bertempat di Ruang Rapat PPPM dan Ruang Kerja masing-masing peserta, karena dilakukan secara daring dan luring. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua STPN, Dosen, dan Calon Dosen STPN. Acara ini juga mengundang narasumber dalam dari Tim Ditjend Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dalam sambutannya, Ketua STPN--Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.—menyampaikan, “Ucapan terima kasih kepada para narasumber, ke depan LKD BKD STPN akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebenarnya banyak hal yang ingin kami komunikasikan dengan Ditjend Vokasi. Namun, semoga melalui acara ini kami dapat memperoleh pencerahan dan juga pengarahan yang luar biasa, sehingga bisa diterapkan di STPN, agar kami dapat menjalankan tugas-tugas kami sebagai dosen.”

Kepala Divisi Penjaminan Mutu Internal P4MI STPN--Sapardiyono, A.Ptnh., M.H.—selaku moderator menyampaikan alur kegiatan mulai dari ketentuan pembuatan LKD BKD, Kebijakan BKD, Rubrik BKD, dan terakhir bagaimana Sister Online, menyampaikan, “kita akan memulai terlebih dahulu tentang kebijakan BKD yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 12 /EKPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.”

Kegiatan ini diharapkan dapat dan mampu mencapai target utama dalam penyusunan BKD bagi seorang dosen supaya dapat melaksanakan kewajibannya secara benar dan sesuai dengan pedoman BKD yang berlaku. Selain itu evaluasi BKD merupakan upaya meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas, meningkatkan mutu proses pendidikan, meningkatkan akuntabilitas kinerja dari para dosen dalam rangka mewujudkan tujuan dari pendidikan nasiona

Tes Kesehatan, Kesamaptaan, Wawancara, dan Validasi Berkas dan Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan Program Studi Diploma IV Pertanahan

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) telah melaksanakan kegiatan Tes Kesehatan, Kesamaptaan, Wawancara, dan Validasi Berkas, dalam rangka Penerimaan Calon Taruna (PCT) Program Studi Diploma IV Pertanahan dan Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 28 September 2021 di kampus STPN dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 yang ketat. Pelaksanaan kegiatan tersebut berkoordinasi dengan beberapa pihak, yaitu: Koordinator Bidang Kesehatan, Koordinator Bidang Pendidikan, Koordinator Bidang Operasional, dan Koordinator Bidang Informasi Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sleman; Camat, Kapolsek, dan Danramil Kecamatan Gamping; Akademi Angkatan Udara, Prima Laboratorium, Lurah Desa Banyuraden, Kepala Puskesmas Gamping II, Kepala Dusun Banyumeneng, Ketua LPMD Banyumeneng, Ketua LPMD Patran, Ketua LPMD Gadingan, Ketua LPMD Gadingsari, Tokoh Masyarakat Desa Banyuraden, Ketua RT/RW di lingkungan Dusun Banyuraden, TRC Desa Banyuraden, dan Jaga Warga Dusun Banyumeneng.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah peserta yang dinyatakan lulus tahap Computer Based Test (CBT) yang telah dilakukan sebelumnya. Peserta mengikuti kegiatan Tes Kesehatan, Kesamaptaan, Wawancara dan Validasi Berkas mulai dari pemeriksaan SaRSCov2 Antigen dengan hasil Negatif, validasi berkas asli, pemeriksaan kesehatan, wawancara, dan tes kesamaptaan. Calon Taruna Prodi DIV Pertanahan sejumlah 143 orang dan Prodi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sejumlah 489 orang. Seluruh peserta mengikuti seluruh tahapan ujian dengan antusias. Pengumuman hasil seleksi tahap akhir diumumkan melalui website: www.penerimaan.stpn.ac.id/cbt dan www.stpn.ac.id .

Diskusi Telaah Yuridis Alat Bukti Elektronik dan Sidang Peradilan Semu

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) telah melaksanakan kegiatan Diskusi Telaah Yuridis Alat Bukti Elektronik dan Sidang Peradilan Semu yang dilakukan secara luring dan daring. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 28 September 2021 bertempat di Pendopo STPN. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua STPN, Dosen STPN, Kantor Pertanahan dan alumni STPN se Indonesia (secara daring), dan taruna Diploma IV Pertanahan. Dalam kegiatan ini dilakukan dua sesi di sesi pertama dengan Diskusi Telaah Yuridis Alat Bukti Elektronik yang diikuti Taruna Diploma IV Pertanahan Tingkat I dan Tingkat II dan sesi kedua Sidang Peradilan Semu yang diikuti oleh Taruna Diploma IV Pertanahan Tingkat II, dengan jumlah partisipasi lebih dari 300. Narasumber dari kegiatan diskusi yang membahas tentang alat bukti elektronik ini adalah Andi Kadandio Alepuddin, A.Ptnh., M.Si, Kepala kantor Pertanahan Kota Bandung dan Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H, Hakim PTUN DKI Jakarta.

Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah untuk mengkaji apakah informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemerikasan perkara di pengadilan dan bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menerangkan suatu fakta yang terjadi dengan menggunakan informasi elektronik tersebut dan memperagakan bagaimana penaganan Kasus Perkara Pertanahan ditangani oleh Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Ketua STPN Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. menyampaikan “Untuk menuju layanan elektronik, para taruna/taruna harus ambil bagian dan memerankan peran sangat penting, untuk apa? Untuk mempersiapkan suatu saat saudara akan menghadapi tugas ini. Dalam rangka memodernisasi baik instansi pemerintah maupun swasta, semua memanfaatkan pelayan secara digital oleh sebab itu kita harus bergerak cepat menyiapkan diri untuk siap melakukan tugas ini dalam penyelesaian kasus pertanahan , ikuti acara ini dengan baik.” Untuk memberikan gambaran kepada para Taruna tentang penyelesaian kasus Perkara Pertanahan, pada kesempatan ini STPN juga melakukan Praktek Peradilan Semu baik penanganan Kasu Perkara di PTUN maupun di Pengadilan Negeri.

Sarjita, S.H., M.Hum. selaku moderator diskusi yang didampingi oleh Yohanes Supama, S.H., M.Hum. menambahkan, “ semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan kedua narasumber dan tentunya menambah pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan funsginya membangun NKRI kedepan.”

Closing statement dari kedua narasumber Andi Kadandio Alepuddin, A.Ptnh., M.Si “ terus mengilhami tatanan kementerian ATR/BPN dengan ilmu pengetahuannya, harus bermanfaat, harus berkontribusi terutama dilingkungan ATR/BPN.”

Dr. Eko Yulianti, S.H., M.H “ Dengan perkembangan informasi teknologi saat ini, jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan alih media, usahakan produk-produk yang dikeluar itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Elektronikisasi harus diantisipasi supaya tidak merepotkan masyarakat tetapi tujuannya melayani masyarakat.”

Kegiatan peradilan semu ini diadakan sebagai media belajar melalui praktik sebelum para taruna/taruni nantinya kembali ke kantor pertanahan dan ditunjuk sebagai saksi ahli. Kegiatan praktik peradilan semu ini disetting dengan sedemikian rupa, terdiri dari tiga Hakim, dua Rohaniawan, dua Pantera, empat pengugat, dan empat tergugat kuasa dengan tiga saksi fakta serta dua orang saksi ahli. Harapannya dengan kegiatan simulasi ini, taruna mampu mengantisipasi ketika dihadapkan dengan suatu masalah konflik pertanahan yang dibawa ke ranah pengadilan.

Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional yang Setara pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) mengikuti Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional yang Setara yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria (PPSDM) dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh data potensi serta kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, 27 s.d. 29 September 2021 secara daring. Jadwal pada hari pertama adalah pembekalan dan ujicoba aplikasi, hari kedua adalah tes potensi dan simulasi, dan hari ketiga adalah LGD dan wawancara. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan STPN yang mengikuti kegiatan penilaian tersebut adalah Dr. Sutaryono, S.Si., M.Si., Drs. Abdul Haris Farid, M.Si., Tanjung Nugroho, S.T., M.Si., dan Yosep Nai Helly, S.Si.T., M.A

BERITA

Studi Kasus Pertanahan: Membedah Tindak Pidana Pertanahan dan Mafia Tanah

3 December 2021 – by admin 0

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam hal ini Laboratorim Sengketa Konflik dan Perkara menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Studi Kasus…

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengusahaan Batam, Kantah Kota Batam, dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

3 December 2021 – by admin 0

Yogyakarta 26 November 2021, Dalam rangka restrukturisasi manajemen aset untuk mendukung kinerja perseroan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan…

Kunjungan Kerja Dari Departemen Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sispil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

25 November 2021 – by admin 0

Dalam rangka menjalin hubungan antar dua perguruan tinggi dan inisiasi kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Institut Teknologi Sepuluh…

Pelepasan Taruna Praktik Kerja Lapangan (PKL) III Pengukuran, Pemetaan, & Penilaian Bidang Tanah di Desa Grogol dan Desa Pampang, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul

25 November 2021 – by admin 0

Yogyakarta, 22 November 2021, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan kegiatan pengarahan dan pelepasan taruna untuk mengikuti Praktik Kerja…

Pemaparan Hasil Penelitian Prospek Pengembangan Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Di 9 (Sembilan) Kalurahan/Desa di Kabupaten Gunung Kidul

22 November 2021 – by admin 0

Rangkaian penelitian dosen dilakukan untuk menggali prospek pembangunan reforma agraria di 9 (sembilan) wilayah kalurahan/desa di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian…

Kuliah Umum Peran Surveyor Berlisensi Dalam Membangun Land Administration Berkelas Dunia

22 November 2021 – by admin 0

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menyelenggarakan kuliah umum bersama Loedi Ratrianto, S.T (Ketua Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia/MASKI). Tema yang…